Di Kota Banjarmasin, di mana kerentanan terhadap banjir dan kebakaran akan meningkat di tengah perubahan iklim, Pemerintah Kota menyiapkan serangkaian inisiatif untuk meningkatkan ketahanan iklim kelompok paling rentannya: penyandang disabilitas.
Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si. dalam kegiatan Festival Hak Asasi Manusia 2021, 18 November 2021 secara daring, menyebutkan bahwa sungai di Banjarmasin ibarat ‘urat nadi kota’. Sungai menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat yang bergantung pada air dan alirannya. Namun, dengan jumlah sungai mencapai 290, Kota Banjarmasin tetap rentan terkena banjir rob karena ketidakmampuan sungai menampung arus balik gelombang pasang. Hal ini dipengaruhi topografi kota yang berada 16 cm di bawah permukaan laut dan posisi kota berada di hilir sungai[1].
Ancaman lain adalah kebakaran baik kebakaran lahan maupun kebakaran di permukiman padat penduduk. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 mengidentifikasi Banjarmasin sebagai kota paling rentan kebakaran di provinsi tersebut. “Ancaman perubahan iklim kita saat ini terutama terkait kebakaran dan air pasang memberi tantangan besar bagi penyandang disabilitas, “ ujar Walikota Banjarmasin.
Dengan jumlah penyandang disabilitas mencapai 3.897 atau 0,56% dari total populasi yang mayoritas tinggal di Kelurahan Pelambuan dan Kelurahan Kelayan Barat[2], Pemerintah Kota Banjarmasin telah menggulirkan aksi nyata, baik dari sisi regulasi dan program untuk meningkatkan ketahanan iklim kota.
Program Kampung Iklim
Saat ini Kota Banjarmasin telah memiliki 20 lokasi Program Kampung Iklim (Proklim), inisiatif nasional untuk mendorong aksi mitigasi dan adaptasi masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim. Setiap Proklim memiliki program unggulan sendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan tantangan di RW tersebut. Di lokasi Proklim RW 2, Kelurahan Sungai Miai[3], salah satunya, isu pengelolaan air menjadi unggulan. Di RW ini, beberapa program yang dilaksanakan di antaranya pemanenan air hujan, pembuatan lubang resapan, penyiapan rancang bangun yang adaptif banjir hingga pengelolaan drainase.
Pelibatan penyandang disabilitas dalam Proklim, Walikota Banjarmasin menjabarkan, dilakukan terutama di lokasi Proklim yang rentan banjir dan kebakaran. “Terkait sistem peringatan dini banjir, penyandang disabilitas terhubung dengan kontak-kontak penting yang memiliki informasi tentang wilayah-wilayah rentan. Kelompok ini yang akan diprioritaskan, baik saat banjir maupun kebakaran,” ujarnya.
Kebijakan dan perencanaan pembangunan
Pemerintah Kota juga memastikan ketersediaan instrumen kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Saat ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kemudian pada tahun ini, Pemerintah Kota merancang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Untuk memastikan keterlibatan nyata penyandang disabilitas, Pemerintah Kota melibatkan mereka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari kelurahan, kecamatan hingga kota. “Seluruh hasil dari perencanaan kota harus memberi manfaat bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Salah satunya, sarana dan prasarana publik harus dirancang agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas,” tutur Walikota Banjarmasin.
Di Kota Banjarmasin, fasilitas publik seperti jalan dan beberapa gedung telah dirancang untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas. Trotoar, misalnya, telah dilengkapi guiding block untuk memandu jalan bagi tunanetra. Edukasi juga berperan penting untuk menyiapkan kesiapsiagaan bencana sejak dini. Melalui Dinas Pendidikan, Pemerintah Kota menjalankan program pendidikan inklusif di mana isu-isu kesiapsiagaan bencana disematkan dalam kegiatan belajar mengajar.
Komitmen nyata dari Walikota adalah modal penting bagi Banjarmasin untuk menyusun kebijakan dan program yang mengakomodasi penyandang disabilitas. Field Officer Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) untuk Banjarmasin Ardhi Wardhana mengatakan bahwa visi kota inklusif ini juga terkomunikasikan dengan baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Dalam proses mendampingi Kelompok Kerja dan berinteraksi dengan SKPD, memang terlihat bagaimana semangat dan visi ini juga yang tampak dan coba dipertahankan,” ujarnya.
Banjarmasin adalah salah satu kota percontohan Proyek CRIC dari 2020 hingga 2024. CRIC akan mendukung Banjarmasin melalui pelatihan penyusunan Rencana Aksi Iklim guna memperkuat dan melengkapi aksi-aksi nyata yang telah bergulir selama ini. Kegiatan pelatihan pertama dijadwalkan akan berlangsung di bulan Januari 2022.
----
[1] Laporan Kajian Perkotaan Banjarmasin, Climate Resilient and Inclusive Cities Project, 2020.
[2] Banjarmasin City: A Disability-Inclusive City Profile, UNESCO, 2019
[3] Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, September 2020, https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/09/verifikasi-nominasi-proklim-utama-di.html
