Kota Bandar Lampung identifikasi kerentanan kota terhadap perubahan iklim dalam forum dialog daring yang dilaksanakan bersama dengan mitra CRIC (Climate Resilient and Inclusive Cities) pada Rabu, 29 Juni 2022 lalu.
Terdapat 10 dari 126 kecamatan di Bandar Lampung yang memiliki kerentanan tinggi dan memiliki kemampuan adaptasi yang rendah terhadap perubahan iklim dari total 44 kecamatan yang tengah menghadapi masalah iklim.
Puspa Shinta, perwakilan dari Pokja (Kelompok Kerja) Perubahan Iklim Kota Bandar Lampung menyatakan, pemerintah kota akan fokus melakukan aksi adaptasi guna mengatasi masalah kebakaran, banjir, dan longsor di 10 kecamatan tersebut.
Pemerintah kota mengenali musim basah dengan curah hujan tertinggi ada pada bulan Februari setiap tahun. Intensitas curah hujan ini akan terus meningkat dari 2021 hingga 2050. “Intensitas (kekeringan) pada musim kemarau juga terus meningkat sehingga aksi adaptasi perubahan iklim menjadi wajib.” ujar Shinta.
Pemerintah kota telah mengembangkan sistem peringatan dini untuk menyebarkan informasi cuaca harian dan informasi risiko banjir setiap 10 hari. Grup WhatsApp menjadi alat komunikasi utama. Menurut Shinta, pengelolaan sampah di masyarakat juga perlu diprioritaskan bersama dengan upaya memperluas area resapan air serta penyelesaian masalah pemukiman ilegal dan drainase untuk mengurangi risiko perubahan iklim.
Cirebon
Masalah polusi udara dan polusi lahan juga semakin meningkat di Cirebon. Pemerintah kota telah memprioritaskan beberapa aksi mitigasi dengan target mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 12,5% dalam periode 2011-2030. Kota Cirebon akan berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca di 2 sektor utama yaitu limbah dan IPPU (industrial process and product use) sebesar 7,1% pada tahun 2030.
Operasionalisasi bank sampah menjadi prioritas utama pemerintah kota, bersamaan aksi pengolahan sampah tradisional dengan memanfaatkan sampah organik menjadi pakan ternak. Kota Cirebon juga menghadapi masalah peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman warga yang memperburuk masalah sampah di wilayanya.
Untuk itu, Kota Cirebon mengimplementasikan Program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) guna mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi area pemukiman sebagai efek dari urbanisasi.
Partner CRIC menyatakan bersedia untuk mendiskusikan masalah-masalah ini secara langsung bersama kota percontohan CRIC untuk memberikan solusi serta pembelajaran atas masalah-masalah lingkungan dan iklim terkait. Pascaline Gaborit, pendiri dan direktur dari Pilot4Dev, salah satu partner CRIC, berharap untuk bisa mengunjungi beberapa kota dan bertukar pikiran dengan para ahli pada bulan Oktober nanti. “Kami siap untuk terus berkomunikasi dan bekerjasama ke depannya.” ujarnya.
--##--
Kontrbutor: Aniessa Delima Sari (UCLG ASPAC Regional Project Manager), Abimanyu Arya (CRIC Internship), Aditya Pratama Nugraha Akbar (CRIC Project Internship).
