Lima Walikota yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 menandatangani dokumen Komitmen Walikota untuk Perubahan Iklim dalam kegiatan “Dialog Kebijakan Ketahanan Iklim dan Penandatanganan Komitmen Walikota untuk Perubahan Iklim” yang diadakan secara hybrid, 31 Mei 2021 lalu. Melalui kegiatan ini, CRIC juga mempromosikan kepemimpinan daerah yang secara aktif mewujudkan tata kelola perkotaan yang berketahanan iklim.
Komitmen Walikota untuk Perubahan Iklim ditandatangani di Jakarta oleh Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana S.E., M.Si, Walikota Samarinda Dr. H. Andi Harun, Walikota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman dan Walikota Mataram yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Kota Mataram Lalu Martawang, SE, M.Si. Penandatanganan komitmen ini disaksikan secara langsung oleh Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dra. Sri Tantri Arundhati dan Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi. Adapun Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menandatangani dokumen ini secara terpisah di Banjarmasin, 6 Juli, dan disaksikan oleh Koordinator Proyek CRIC Putra Dwitama.
Dalam kegiatan ini, CRIC juga secara resmi menyerahkan Laporan Kajian Perkotaan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan RI dan kota percontohan. Melalui sesi dialog yang dipandu oleh Manajer Umum APEKSI Sri Indah Wibi Nastiti, para kepala daerah secara lebih rinci menguraikan aksi-aksi yang telah dan akan didorong untuk mewujudkan ketahanan iklim melalui sektor-sektor prioritas.
Dialog Kebijakan Ketahanan Iklim dan Penandatanganan Komitmen Walikota untuk Perubahan Iklim, 31 Mei 2021
Memperkuat regulasi, mendorong aksi
Penanganan banjir perkotaan menjadi isu prioritas di Kota Bandar Lampung. Laporan Kajian Perkotaan Bandar Lampung juga mencatat kerentanan kota ini terhadap banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Walikota terpilih Eva Dwiana S.E., M.Si menyatakan komitmennya untuk mengatasi hal ini salah satunya melalui grebeg sungai. “Kami sudah melakukan normalisasi dan pembersihan sungai untuk mengantisipasi banjir. Usaha penyekatan dan pengurangan sampah juga kami lakukan untuk menjaga sungai-sungai di Bandar Lampung,” ujarnya.
Sementara Walikota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman memprioritaskan isu pengelolaan air bersih dan sampah. Sebagai kota kepulauan yang terdiri dari delapan pulau, Ternate rentan terhadap bencana hidrometeorologis dan geologis. Perubahan iklim telah menimbulkan kenaikan muka air laut di Ternate dan berpotensi mencemari suplai air bersih untuk masyarakat. “Pemerintah Kota mencanangkan untuk membangun 1.000 sumur resapan, melalui dana di kecamatan dan disalurkan melalui kelurahan, agar cadangan air tanah terjaga,” ujar Walikota Ternate terkait salah satu upaya memperkuat akses air untuk warga.
Suksesi di tingkat lokal menjadi momentum untuk merancang pola pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional. Walikota Samarinda Dr. H. Andi Harun mengatakan bahwa pembangunan di Samarinda perlu memperhatikan karakteristik Samarinda sebagai kota tepian sungai. “RPJMD perlu disusun untuk memastikan ketahanan iklim dengan memastikan aksi mitigasi dan adaptasi yang sesuai dengan pola ruang. Selain itu, kami fokus membenahi Ruang Terbuka Hijau serta mendorong Program Kampung Iklim,” tukasnya.
Senada dengan Walikota Banjarmasin, Asisten Daerah 1 Pemerintah Kota Mataram Lalu Martawan, SE, M.Si. juga menyatakan pentingnya mengintegrasikan isu ketahanan iklim dalam RPJMD. Selain itu, Mataram juga memprioritaskan penanganan sampah sebagai isu yang harus ditangani segera mengingat besarnya jumlah produksi sampah dalam sehari, sementara TPA berjarak lebih dari 10 kilometer dari pusat kota. “Kami berharap bisa memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang diproses menjadi listrik,” ujarnya.
Komitmen kepala daerah dalam mengatasi perubahan iklim sangatlah penting. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dra. Sri Tantri Arundhati mengatakan bahwa “walikota adalah ujung tombak untuk melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim.” Melalui aksi-aksi mitigasi dan adaptasi, seperti Ruang Terbuka Hijau, pengurangan sampah, dan transportasi publik, kota ikut berkontribusi pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
Melalui kegiatan ini juga ditekankan pentingnya keselarasan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional hingga ke tingkat daerah, serta kolaborasi antarpihak. Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi menutup kegiatan dengan seruan kepada kepala daerah untuk terus berinovasi, baik dari sisi program maupun dalam menjajaki berbagai pendanaan alternatif untuk aksi iklim.
Kegiatan “Dialog Kebijakan Ketahanan Iklim dan Penandatanganan Komitmen Walikota untuk Perubahan Iklim” masih dapat disaksikan di kanal YouTube: https://youtu.be/Ao6olyri4yg
