Kota Berketahanan Iklim
yang Inklusif

Kawasan perkotaan di seluruh dunia menghadapi dilema serupa: semakin tumbuh kota, semakin banyak produksi sampah. Namun, tantangan persampahan sekaligus menjadi pemantik bagi Kota Pekanbaru untuk beralih ke pembangunan berketahanan iklim melalui keterlibatannya dalam Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC).

United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) melalui Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) resmi membuka Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung, Selasa (7/9). Pelatihan awal terkait Basis Ilmiah, Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim akan berlangsung 7-10 September dengan melibatkan seluruh anggota Tim Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kota Bandar Lampung.

Serial pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim (RAI) yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific melalui Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) resmi dimulai di Kota Gorontalo, Senin (9/8). Bergulirnya serangkaian pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini sekaligus mendemonstrasikan komitmen sepuluh kota untuk merespon darurat iklim.

Lima Walikota yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 menandatangani dokumen Komitmen Walikota untuk Perubahan Iklim dalam kegiatan “Dialog Kebijakan Ketahanan Iklim dan Penandatanganan Komitmen Walikota untuk Perubahan Iklim” yang diadakan secara hybrid, 31 Mei 2021 lalu. Melalui kegiatan ini, CRIC juga mempromosikan kepemimpinan daerah yang secara aktif mewujudkan tata kelola perkotaan yang berketahanan iklim.

Sektor pengelolaan sampah dapat berkontribusi pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Nationally Determined Contributions (NDCs). Di Kota Mataram, hal ini dilakukan dengan upaya mengubah sampah menjadi energi terbarukan yang pelaksanaannya akan bertumpu pada : komitmen politik, perencanaan dan pembiayaan serta kolaborasi multipihak.

Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat memproduksi setidaknya 337 ton sampah padat per hari yang mayoritas dihasilkan dari rumah tangga. Dari jumlah sampah ini, setidaknya 73%-nya adalah sampah organik dan hanya sekitar 30% dari total sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (Laporan Kajian Perkotaan Kota Mataram, CRIC, 2020).

CRIC akan membantu pengembangan perangkat sistem peringatan dini banjir di Kota Bandar Lampung dan Pangkalpinang, untuk menyiapkan kesiapsiagaan kota dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. CRIC berbincang dengan pakar pengembangan sistem peringatan dini (Early Warning System) Profesor Yousef Diab dari Universitas Gustave Eiffel, mitra CRIC di Eropa. Berikut petikan wawancara singkat yang dilakukan secara virtual dengan Profesor Yousef Diab.

Kota Kupang, satu dari sepuluh kota percontohan CRIC, telah menetapkan air bersih sebagai sektor prioritas yang akan ditangani untuk mengatasi isu kelangkaan air melalui kolaborasi dengan Proyek CRIC. CRIC berbincang dengan Sara Silva dari Ecolise, mitra di Eropa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan perangkat untuk meningkatkan tata kelola air.

Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) menyelenggarakan acara peluncuran Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim secara virtual, Rabu (30/6), untuk menandai dimulainya program pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sepuluh kota percontohan CRIC di Indonesia. Setidaknya 100 orang berpartisipasi dalam kegiatan yang berhasil mempertemukan para pembuat kebijakan di tingkat nasional dan lokal serta para pakar perubahan iklim.

Di Kota Kupang, dampak perubahan iklim akan memperburuk masalah akses dan ketersediaan air yang telah lama dihadapi warga. Kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang dan Climate Resilient and Inclusive Cities mencoba mencari keluar dari masalah ini.

“Kami membutuhkan terobosan dan solusi inovatif untuk mengatasi kelangkaan air di Kupang. Saat ini telah ada inisatif jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan akses air. Namun, kami butuh lebih banyak dukungan dan CRIC menawarkannya,” ujar Walikota Kupang Dr Jefirstson Riwu Kore di ruang kerjanya di Kota Kupang, Selasa (8/6).

Empat Walikota terpilih di Pilkada 2020 menandatangani Komitmen Walikota, Senin (31/5), untuk mewujudkan kebijakan dan program pembangunan di daerah yang berketahanan iklim dan rendah karbon. Komitmen ini menandai peran strategis kota untuk mendukung komitmen global Indonesia dalam pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDCs) guna mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030.

Keempat Walikota dari Bandar Lampung, Samarinda, Mataram dan Ternate ini menandatangani Komitmen Walikota dalam acara Dialog Kebijakan Ketahanan Iklim yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) melalui Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC). Proyek CRIC didanai oleh Uni Eropa dan didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dalam implementasinya, terpilih 10 kota percontohan CRIC yang telah berkomitmen dalam menyusun dan menerapkan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Share This

CRIC
Kerjasama unik antara kota, pejabat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi menuju kota yang tangguh dan inklusif.

Didanai oleh UE

CRIC
Proyek ini didanai oleh Uni Eropa

Kontak

Aniessa Delima Sari

Pascaline Gaborit