{"id":3496,"date":"2021-08-18T10:48:00","date_gmt":"2021-08-18T03:48:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.resilient-cities.com\/?p=3496"},"modified":"2025-01-13T10:54:58","modified_gmt":"2025-01-13T03:54:58","slug":"climate-change-and-waste-management-game-changer-in-mataram","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/resilient-cities.com\/id\/climate-change-and-waste-management-game-changer-in-mataram\/","title":{"rendered":"Perubahan Iklim dan \u201cGame Changer\u201d Pengelolaan Sampah di Mataram"},"content":{"rendered":"

Sektor pengelolaan sampah dapat berkontribusi pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Nationally Determined Contributions (NDCs). Di Kota Mataram, hal ini dilakukan dengan upaya mengubah sampah menjadi energi terbarukan yang pelaksanaannya akan bertumpu pada : komitmen politik<\/strong>, perencanaan dan pembiayaan<\/strong> serta kolaborasi multipihak<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat memproduksi setidaknya 337 ton sampah padat per hari yang mayoritas dihasilkan dari rumah tangga. Dari jumlah sampah ini, setidaknya 73%-nya adalah sampah organik dan hanya sekitar 30% dari total sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir(Mataram City Urban Study Report<\/a>, CRIC, 2020).<\/p>\n\n\n\n

Tantangan pengelolaan sampah juga menawarkan peluang. Walikota Mataram Mohan Roliskana yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13\/7) mengungkapkan komitmen kotanya untuk mendukung pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, terutama sampah organik.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

\u201cUntuk mewujudkan komitmen ini, kami sudah mempersiapkan lahan seluas 1,3 hektare untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah organik menjadi energi terbarukan dengan biodigester. Di area ini juga akan dibangun pasar sehingga sampah organik dari pasar dapat segera diolah ke fasilitas tersebut,\u201d ujar Walikota Mataram. Untuk menindaklanjuti hal ini, Walikota Mataram juga menggarisbawahi pentingnya pembiayaan yang berkelanjutan. \u201cHarus ada kebijakan politik anggaran yang kita alokasikan agar program ini dapat berjalan terus,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n\n\n

Dari sisi perencanaan, Kota Mataram telah mencanangkan pengelolaan sampah sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan. Ir. Amiruddin, M.Si yang ketika ditemui masih menjadi Kepala Bappeda Kota Mataram mengatakan bahwa berdasarkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah, Kota Mataram menargetkan pengelolaan sampah hingga 70% dan pengurangan sampah hingga 30% dalam kurun waktu 2018-2025. \u201cHingga saat ini 83% dikelola, 3 persen dikurangi, tetapi masih ada 14% masih tidak terkelola dan menimbulkan masalah lingkungan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Pemrosesan sampah menjadi energi, ujarnya, dapat membantu Kota Mataram menangani persoalan sampah yang tidak terkelola. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram, telah dialokasikan lahan untuk pembangunan biodigester untuk memproses sampah organik menjadi energi terbarukan. Pembangunan fasilitas diharapkan dapat berlangsung pada tahun 2022.<\/p>\n\n\n\n

Kolaborasi dan sirkularitas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

CRIC supports Mataram City to slowly shift to sustainable waste management with a circularity approach, to extend the lifetime and utilization of resources. In Mataram City, CRIC promotes the replication of the Integrated Resource Recovery Center (IRRC), a solid waste to biogas processing facility that was successfully implemented by UCLG ASPAC in Malang District. At the IRRC facility in Malang District, 80-90% of solid organic waste is decomposed anaerobically. This method will be the model for the development of a waste-to-energy facility in Mataram City.<\/p>\n\n\n\n

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram M. Nazaruddin Fikri mengatakan bahwa fasilitas pengolahan sampah menjadi energi sebagai \u2018game changer<\/em> \u2019 yang bisa mengubah praktik angkut-buang sampah menjadi pemanfaatan kembali sampah. Sejalan dengan ini, ia menambahkan, aksi di tingkat masyarakat perlu tetap digiatkan untuk memilah sampah dan mengelola sampah organik. \u201cSampah organik bisa diurai dengan black soldier fly<\/em> seperti yang sudah dilakukan oleh masyarakat, atau bisa juga dikirimkan ke fasilitas biodigester melalui Bank Sampah,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Warga di Kota Mataram menggunakan larva black soldier fly (maggot) untuk mengurai sampah organik<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Terkait sampah plastik, saat ini sebuah perusahaan swasta telah bekerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar dengan metode pyrolysis<\/em> . Perusahaan ini, PT. Geo Trash Management, juga bekerja sama dengan Bank Sampah di Kota Mataram untuk mendapatkan suplai sampah plastik. Melalui pyrolysis<\/em>, sampah plastik dipanaskan hingga 300 derajat Celsius, dan uap hasil pemanasan ini kemudian dialirkan dalam reaktor kedap udara yang kemudian menjadi berbagai jenis bahan bakar di antaranya solar, aspal, lilin. \u201cDalam proses ini tidak ada emisi gas yang dihasilkan. Pada intinya proses ini mengembalikan plastik menjadi bahan-bahan dasar pembentuknya,\u201d ujar Direktur Geo Trash Management Andrew Sinclair.<\/p>\n\n\n\n

Keterlibatan aktif masyarakat dan kolaborasi dengan pihak swasta ini menjadi pendekatan penting dalam mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Mataram. Di Kota Mataram, CRIC telah juga turut mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim yang berperan sentral untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha dalam aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor pengelolaan sampah.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sektor pengelolaan sampah dapat berkontribusi pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Nationally Determined Contributions (NDCs). Di Kota Mataram, hal ini dilakukan dengan upaya mengubah sampah menjadi energi terbarukan yang pelaksanaannya akan bertumpu pada :<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3497,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-3496","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/resilient-cities.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3496","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/resilient-cities.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/resilient-cities.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/resilient-cities.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/resilient-cities.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3496"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/resilient-cities.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3496\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/resilient-cities.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3497"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/resilient-cities.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3496"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/resilient-cities.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3496"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/resilient-cities.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3496"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}