Upaya mengatasi perubahan iklim secara global membutuhkan komitmen, perencanaan, kolaborasi dan perangkat yang tepat mulai dari tingkat kota. Inilah inti sari dari hasil diskusi kelompok terfokus secara daring yang dimoderatori oleh Asih Budiati, Manajer Program Kota-Kota Tanguh Iklim dan Inklusif (Climate Resilient and Inclusive Cities – selanjutnya disebut CRIC) pada 29 April, yang diikuti 37 peserta. Diskusi ini bertujuan untuk membahas rencana dan kerangka kerja pelaksanaan Proyek CRIC di sepuluh kota di Indonesia.
CRIC adalah proyek berjangka lima tahun yang didanai oleh Uni Eropa dan bertujuan membangun kerja sama triangular dengan melibatkan kota-kota di Eropa, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Diskusi daring ini dihadiri oleh perwakilan dari sepuluh kota percontohan, Vebry Muamar dari Uni Eropa, Sri Tantri Arundhati dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan perwakilan mitra konsorsium Proyek CRIC: Dr. Pascaline Gaborit (Pilot4DEV), Paolo Marengo (ACR+), Profesor Youssef Diab (Universitas Gustave Eiffel) dan Kamlesh Kumar Patha (AIILSG).
Proyek ini akan membantu Pemerintah Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 6 (memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua), 11 (membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan), 13 (mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya) dan 17 (menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan).
Diskusi ini menggarisbawahi faktor-faktor kunci untuk mendorong kesuksesan proyek, salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk mencapai target NDC. Sri Tantri Arundhati dari KLHK mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan yang rendah emisi dan tangguh iklim dalam RPJMN sejak tahun 2015. “Ketangguhan iklim telah menjadi agenda pembangunan Indonesia, terutama dalam upaya untuk mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat bencana yang dipicu perubahan iklim. Untuk mencapai hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat kota berperan penting untuk menghitung potensi kerugian ekonomi dan menyusun rencana untuk mengatasinya,” ujarnya.
KLHK telah menyusun regulasi panduan bagi kota untuk merancang rencana aksi perubahan iklim, seperti Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim.
Kolaborasi aksi juga ditekankan dalam sesi diskusi, seperti kolaborasi antarkota dan antarmitra konsorsium dalam pertukaran pengetahuan dan teknologi. “Kolaborasi akan meliputi peningkatan kapasitas dan adopsi teknologi sistem peringatan dini, pengelolaan sampah, misalnya. Kerja sama antarkota dan antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat ini akan berkontribusi pada upaya memerangi perubahan iklim di tingkat global,” ujar Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Tjandradewi.
Proyek CRIC dilakukan melalui berbagai kegiatan pertukaran pengetahuan antarkota, uji dan alih teknologi di kota percontohan, serta pelatihan dan lokakarya bersama. Melalui diskusi ini juga ditekankan bahwa teknologi yang akan digunakan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik tiap kota. Tim CRIC dan ahli perkotaan akan menyusun laporan analisis perkotaan terlebih dulu untuk memastikan teknologi yang tepat guna dan menjawab masalah dan tantangan di tiap kota.
Diskusi ini juga menyoroti pentingnya digitalisasi setiap kegiatan dan pengetahuan. Diskusi kali ini adalah salah satu upaya agar kota dan mitra tetap aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran dan pertukaran pengetahuan di tengah pandemi COVID-19.