Bandar Lampung merupakan kota pertama dari sepuluh kota percontohan di Indonesia yang membentuk Kelompok Kerja Kota untuk Perubahan Iklim, yang menandai komitmennya untuk berpartisipasi dalam implementasi Proyek Kota Berketahanan Iklim dan Inklusif (Climate Resilient and Inclusive Cities/CRC) pada tahun 2020-2024. Kelompok Kerja Kota ini terdiri dari 33 anggota yang mewakili berbagai suara dari pemerintah daerah, universitas, organisasi masyarakat sipil, dan media yang bekerja sama untuk mempercepat aksi iklim di tingkat kota.
Khaidarmansyah, SH, MPd yang menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa Kelompok Kerja Kota adalah katalisator perubahan. "Di Bandar Lampung, masyarakat yang bekerja di sektor perikanan, pertanian, dan konstruksi merupakan kelompok yang paling rentan. Dalam konteks kelompok kerja kota, kami dapat mengedukasi dan memberikan informasi kepada kelompok-kelompok ini tentang dampak perubahan iklim. Kita dapat mengadvokasi perencanaan dan kebijakan yang lebih baik yang dapat meningkatkan ketahanan masyarakat. Kita dapat bekerja sama dengan mereka untuk menghasilkan solusi lokal untuk beradaptasi dengan perubahan iklim," katanya.
Bandar Lampung tidak kebal terhadap bencana yang berkaitan dengan iklim, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan naiknya permukaan air laut. Berdasarkan diskusi kelompok terfokus yang diadakan pada bulan Juni lalu, perwakilan dari Bandar Lampung menyampaikan bahwa kota ini berupaya untuk meningkatkan kualitas udara, mengelola sampah dengan lebih baik, serta menyediakan akses yang lebih baik terhadap air bersih, perumahan, dan infrastruktur. Untuk mengatasi hal tersebut, kota ini memiliki beberapa program dan kegiatan yang meliputi perbaikan pemukiman informal, meningkatkan sistem drainase perkotaan, mempromosikan penanaman pohon dan biopori, serta membangun bank sampah.
“Wali kota kami sudah menyadari urgensi untuk bertindak sekarang dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan partisipasi kami dalam Proyek CRIC, kami berharap dapat meningkatkan kapasitas dalam perencanaan dan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, yang juga merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujar Dr. Khaidarmansyah.
Di Bandar Lampung, Kelompok Kerja Kota menyatukan perwakilan dari pemerintah, universitas, LSM yang bergerak di bidang isu perkotaan dan lingkungan, serta media. Anggota pemerintah berasal dari Badan Perencanaan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan Perpustakaan Umum. Peran media dalam kelompok kerja, menurut Dr. Khaidarmansyah, sangat penting dalam “menjembatani kesenjangan informasi tentang perubahan iklim antara pemerintah dan komunitas lokal.”
Ke depannya, Dr. Khaidarmansyah mengatakan bahwa Proyek CRIC dapat membantu Bandar Lampung mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ia menekankan pentingnya mengintegrasikan rencana mitigasi dan adaptasi ke dalam proses perencanaan dan pembangunan.
Komitmen Kota
Selain Bandar Lampung, sembilan kota lainnya masih dalam proses mengumpulkan anggota untuk membentuk Kelompok Kerja Kota. Dari sepuluh kota percontohan, tujuh kota telah menandatangani Komitmen Kota. Kota-kota tersebut adalah Bandar Lampung, Cirebon, Mataram, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Samarinda, dan Ternate. Melalui komitmen ini, kota-kota berjanji untuk berperan aktif dalam mengadopsi dan mempromosikan alat dan kebijakan guna mencapai tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, inklusivitas sosial, inovasi dan teknologi, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta kerja sama segitiga. Dokumen Komitmen Kota merinci rencana dan kegiatan yang akan dijalankan melalui pembentukan kelompok kerja kota.