Tata kelola iklim adalah inti dari aksi iklim. Di Kota Cirebon, Jawa Barat, Walikota Drs. H. Nashrudin Azis, SH menegaskan kembali komitmennya untuk mengatasi perubahan iklim melalui promosi upaya pengelolaan sampah yang kolaboratif dan berbasis masyarakat.
"Kami bangga terpilih sebagai salah satu dari sepuluh kota percontohan. Hal ini memotivasi kami untuk mengatasi salah satu masalah yang sudah berlangsung lama dan mendesak di Cirebon, yaitu pengelolaan sampah," ujar Walikota Nashrudin di Kantor Walikota Cirebon, pada hari Kamis (4/3). Dalam kesempatan ini, Walikota juga menerima Laporan Analisis Perkotaan dari CRIC. Salah satu rekomendasi yang tertuang dalam laporan tersebut adalah mendorong Kota Cirebon untuk bertransisi menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Kota Cirebon, kata Walikota, menghadapi dua tantangan utama dalam hal pengelolaan sampah. Pertama, tempat pembuangan akhir (TPA) di kota ini, TPA Kopiluhur, akan mencapai kapasitasnya dalam waktu tiga tahun. Kedua, sebagian besar masyarakat tidak mendaur ulang sampah mereka, akibatnya menciptakan lebih banyak sampah yang harus diangkut ke TPA.
Pencegahan sampah dapat membantu meminimalisir dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Di Cirebon, sampah merupakan kontributor utama emisi GRK dengan jumlah emisi sebesar 28.270 ton CO2 pada tahun 2014 (SIGN SMART, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Sampah organik merupakan proporsi terbesar dari sampah yang terkumpul dengan jumlah 50,95%.
Walikota lebih lanjut menyatakan bahwa kota ini membutuhkan bantuan dalam bentuk pendekatan, teknologi dan solusi lain untuk mengatasi masalah sampah ini, di mana CRIC dapat mengisi kesenjangan tersebut. Beliau menekankan perlunya meningkatkan upaya pengelolaan sampah yang dimulai dari tingkat rumah tangga untuk mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah. "Kami mencari solusi untuk memastikan bahwa sampah dapat didaur ulang dan digunakan kembali untuk tujuan ekonomi dan lingkungan," katanya.
Sirkularitas dan kolaborasi
Untuk mengisi kesenjangan pengelolaan sampah di Cirebon, CRIC telah mempromosikan pendekatan sirkularitas dengan memperlakukan masalah sampah dengan lensa siklus hidup. Pemikiran siklus hidup bertujuan untuk menilai sumber daya yang dikonsumsi dan emisi yang dihasilkan di seluruh tahapan siklus produk, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga pembuangan limbah. Dengan bantuan dari mitra Eropa ACR+, CRIC akan mengembangkan alat pengelolaan sampah untuk membantu kota-kota beralih ke pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Selain pendekatan sirkularitas, CRIC juga mempromosikan pentingnya kolaborasi multi-pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan sampah. Cirebon telah membentuk Kelompok Kerja Kota yang terdiri dari perwakilan pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta. Kelompok Kerja ini berfungsi sebagai agen perubahan untuk mengadvokasi kebijakan dan program yang ramah lingkungan di kota tersebut.
Kepala Bappeda Kota Cirebon yang juga anggota Pokja Iing Daiman, mengatakan pada hari Kamis (4/3) di kantornya, bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan masalah sampah di Kota Cirebon. "Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri untuk mengatasi masalah sampah. Oleh karena itu, kami menggandeng pihak swasta dan menggandeng komunitas-komunitas, karena hanya dengan kolaborasi, Cirebon bisa bebas sampah," ujarnya.
Sudah ada program berbasis masyarakat, seperti Program Kampung Iklim (Proklim) yang diprakarsai oleh pemerintah pusat. Dalam Proklim, masyarakat setempat dimobilisasi untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Di tingkat masyarakat, sampah dipilah, didaur ulang, dan dimanfaatkan kembali, sehingga mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA. Saat ini, hanya ada satu Rukun Warga (RW) yang mengimplementasikan Proklim di Cirebon. Diharapkan praktik baik dari rukun warga ini dapat direplikasi di rukun warga lainnya di kota Cirebon.