Proyek Kota Berketahanan Iklim dan Inklusif (CRIC) baru-baru ini mengadakan Panel Ahli Tematik tentang Ketahanan Perkotaan dan Sistem Peringatan Dini pada tanggal 5th of March in Makassar, Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta, termasuk perwakilan pemerintah daerah dari 10 kota percontohan CRIC dan para pemangku kepentingan, mitra strategis, serta para ahli di bidang sistem peringatan dini dan ketahanan perkotaan. Bernadia Irawati Tjandradewi, Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Bapak Thibaut Portevin, Kepala Bidang Kerjasama Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia/ASEAN dalam pesan videonya, dan Wali Kota Makassar Ir. H Mohammad Ramdan Pomanto dari Makassar.
Panel ini menyoroti tema "Membangun Ketahanan Kota melalui Kerja Sama Segitiga" yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dalam menangani perubahan iklim, inklusivitas, dan membangun ketahanan.
Panel ahli yang hadir kemudian membahas analisis dan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi sistem peringatan dini dan aspek-aspek lain dari ketahanan kota melalui pendekatan yang lebih holistik terhadap pengurangan bencana. Sebagai contoh, Dr. Dian Afriyanie Ph.D dari Pusat Perubahan Iklim ITB dan salah satu pendiri Lokahita menekankan perlunya transisi dari adaptasi berbasis risiko ke adaptasi berbasis ketahanan. Hal ini diamini oleh Kepala Pusat Studi Bencana LPPM, Dr. Ilham Alimmudin, S.T., M.GIS., Ph.D. dari Universitas Hasanuddin, Makassar, yang menekankan pentingnya proses inklusif dalam membangun ketangguhan, serta mengadopsi cara berpikir sistem sosial-ekologi.
Bapak Muhammad Fadli sebagai Penghubung Pusat Bencana Pasifik untuk AHA Centre melanjutkan dengan membahas strategi untuk memitigasi bencana dan meningkatkan ketangguhan, terutama di tengah meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi. Dr. Ilham Alimmudin secara positif setuju dengan pernyataan Bapak Fadli, dengan mendorong pemerintah daerah untuk, jika belum melakukannya, memberikan kampanye literasi bencana yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, para ahli telah menekankan perlunya bergerak lebih dari sekadar merespons bencana dan fokus untuk membangun ketahanan melalui langkah-langkah pencegahan.
Panel ini juga menampilkan pembelajaran dari perwakilan tiga kota percontohan CRIC yang telah memprioritaskan sistem peringatan dini: Ternate, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung. Bapak Saefullah, anggota Kelompok Kerja Iklim CRIC (Pokja) dari Kota Ternate mengungkapkan kerentanan Ternate terhadap berbagai bahaya seperti letusan gunung berapi dan tanah longsor, sehingga menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai macam bencana dalam pengurangan risiko.
Tantangan utama bagi Pangkalpinang, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Erika Handoko, S.T., M.Si. sebagai Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), adalah mengurangi risiko banjir. Beliau menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan seperti lembaga keuangan.
Sementara itu, di Bandar Lampung, Ibu Rein Susinda Hesty, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, menyebutkan sebelas jenis bencana yang menjadi bagian dari kerangka kerja kerentanan dan menguraikan tujuan kota tersebut untuk mengurangi jumlah kelurahan yang memiliki risiko bencana yang tinggi, serta menjelaskan pentingnya konsultasi publik dalam mengimplementasikan rencana aksi.
Pascaline Gaborit sebagai Pendiri Pilot4Dev dan Prof. Youssef Diab, Direktur Penelitian di Universite Gustav Eiffel membahas bagaimana sistem peringatan dini menjadi bagian integral dari pengurangan risiko bencana, namun juga kompleks jika dikaitkan dengan tujuan menyeluruh untuk meningkatkan ketahanan. Oleh karena itu, mereka menyoroti perlunya perangkat yang komprehensif, pengembangan yang berkesinambungan, rencana kontinjensi, dan dukungan pendanaan yang memadai. Youssef Diab menyebutkan wawasan lain yang menarik, yaitu tantangan dalam mentransfer pengalaman dari negara maju atau negara yang lebih kaya ke negara lain karena kesenjangan sumber daya, yang mengindikasikan bagaimana sistem peringatan dini harus dianggap sebagai alat dan bukan sebagai solusi akhir. Hal ini akan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan konteks untuk implementasi yang lebih baik.
Akhirnya, Panel Ahli diakhiri dengan sambutan-sambutan yang penuh wawasan ketika tiga kota di Indonesia - Samarinda, Semarang, dan Makassar - menyoroti berbagai tantangan dan pendekatan inovatif mereka dalam menangani bencana terkait iklim. Sebagai contoh, Samarinda berkolaborasi dengan institusi akademis seperti yang disebutkan oleh Bapak Ir. Hamzah, ST, M.T., selaku Analis Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota tersebut untuk memanfaatkan sistem peringatan dini melalui pengumpulan data iklim, khususnya menyasar daerah-daerah yang rentan yang diidentifikasi melalui analisis data spasial. Bapak Anggie Ardhitiat, SH, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Semarang menyebutkan bagaimana kota ini menangani perubahan garis pantai dan tanah longsor yang sering terjadi, dan di Makassar, Drs. A. Hendra Hakamuddin, S.STP., MPA, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar menyoroti bagaimana bencana seperti banjir mendorong pemerintah kota untuk menjajaki inisiatif struktural seperti penanaman hutan bakau dan infrastruktur lunak yang disebut Lorong Wisata atau Lorong Wisata untuk meningkatkan ketahanan.
Secara keseluruhan, Panel Ahli memberikan wawasan yang berharga mengenai tantangan dan peluang untuk membangun kota yang tangguh di Asia-Pasifik, dan proyek CRIC, dengan fokus pada kerja sama segitiga, menggarisbawahi pentingnya kerja sama yang sedang berlangsung dan harapan kolaborasi yang berkesinambungan untuk mengatasi tantangan iklim jangka panjang.
Please access presentation materials by clicking di sini.