Proyek Climate Resilien and Inclusive Cities mengikuti acara Kemitraan untuk Kota Berkelanjutan - Pertemuan Pertama Para Mitra di Brussels, Belgia, antara 7-9 Maret 2023. Pertemuan yang diadakan di Auditorium Internasional, Roi Albert II Boulevard ini dibuka dengan Diskusi Panel dengan tema “The Cities programme in the wider context of EU Engagement Strategies”.
Marlene Holzner, Kepala Unit di DG INTPA memperkenalkan konsep “geographisation” yang bertujuan untuk membuat program Uni Eropa lebih nasional dan terhubung dengan inisiatif lokal guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini tidak lain adalah dengan mempromosikan kerja sama yang terdesentralisasi.
Jean Bossuyt, Ketua Tim untuk Fasilitasi Koordinasi dan Amandine Sabourin dalam draf catatan kebijakan mereka tentang peran kemitraan antar kota dalam upaya meningkatkan kepemilikan proses pembangunan lokal menjelaskan, tidak ada definisi standar untuk kerja sama desentralisasi. Interpretasi konseptual, pendekatan, modalitas implementasi dan praktik dari desentralisasi sangat bervariasi. Konsep tersebut juga berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan kota dalam kerja sama internasional, paradigma pembangunan baru dan perubahan global.
Namun, kemitraan antar kota semakin diakui sebagai modalitas kerjasama pembangunan terdesentralisasi. Kemitraan antar kota dilaksanakan antara kota-kota di negara maju dan berkembang guna memulai dan mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan. Kemitraan ini biasanya mengandalkan pertukaran antara kota-kota yang setara atau “peer-to-peer” serta mengikuti prinsip timbal balik, dalam pertukaran pengetahuan dan praktik baik. Fabrizio Rossi, Sekretaris Jenderal, CEMR/Platforma menjelaskan, kerja sama yang terdesentralisasi telah menjadi instrumen untuk menciptakan komunitas yang tangguh. Kerja sama ini berfokus pada sumber daya manusia. "Agendanya sangat sibuk dan kompleks," katanya.
Salah satu agenda inspiratif diwakili oleh proyek "Move it Like Lublin", sebuah kerjasama antar kota antara Kota Chisinau (Moldova) dan Lublin (Polandia). Proyek ini berusaha meningkatkan fasilitas transportasi untuk menampung 100.000 penduduk baru. Penduduk baru sebenarnya adalah pengungsi Ukraina. Proyek ini tidak semata-mata tentang meningkatkan sistem transportasi dan mendukung layanan publik kepada para pengungsi. Pada saat yang sama, proyek ini juga menjadi katalisator bagi para pengungsi untuk menjadi bagian penting dari ekonomi kota. Sekitar 70% pengungsi disambut di rumah-rumah penduduk kota dan mayoritas pengungsi adalah profesional menjadi nilai tambah bagi perekonomian kota. Proyek ini juga menunjukkan solidaritas yang kuat dari kedua kota tersebut ke para pengungsi yang dapat membawa perdamaian bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut.
Pelajaran yang dipetik dari acara ini untuk kota-kota percontohan CRIC adalah: kerja sama yang terdesentralisasi dapat mengadvokasi pembangunan dan kebijakan lokal dan nasional. Penting bagi donor untuk mengembangkan dan merancang proyek yang dapat mendukung prioritas nasional berdasarkan kesepakatan global – dalam kasus CRIC adalah Persetujuan Paris. Proyek CRIC mendukung 10 kota percontohan di Indonesia dalam mengembangkan rencana aksi iklim dan memastikan bahwa prosesnya berlangsung secara partisipatif dan terbuka. Ini menjadi bukti kerja sama yang terdesentralisasi yang difasilitasi oleh komunitas lokal, regional dan internasional.
Pada hari terakhir, CRIC bergabung dengan peserta lain untuk mengunjungi lokasi pengelolaan limbah ECOWERF di Leuven, Belgia. ECOWERF adalah contoh badan pengelolaan limbah rumah tangga modern di mana perusahaan publik mengelola limbah rumah tangga menggunakan alat dan teknologi daur ulang modern. Dalam kunjungan tersebut terungkap kunci keberhasilan program pengelolaan sampah rumah tangga bergantung pada peraturan yang konsisten dari pemerintah kota untuk mendukung program pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah. Peraturan ini mencakup prinsip extended producer’s responsibility (tanggung jawab produsen yang diperluas) yang memungkinkan perusahaan penghasil limbah secara langsung mendukung program daur ulang, penggunaan kembali, dan pengurangan limbah.
Skala ekonomi juga memainkan peranan penting dalam bisnis ECOWERF. Agar bisnis berjalan ECOWERF minimal harus memiliki 100.000 pelanggan rumah tangga. Masyarakat di negara maju seperti Belgia pun memerlukan proses yang panjang – 30 tahun – untuk mengembangkan kesadaran pengelolaan sampah. Kondisi masyarakat yang sudah memiliki kesadaran yang cukup dikombinasikan dengan skema bisnis yang matang membantu menciptakan bisnis yang menguntungkan. Indonesia, harus memulainya dari satu titik, misalnya, dengan secara sungguh-sungguh menerapkan kebijakan tanggung jawab produsen yang diperluas untuk menggairahkan bisnis daur ulang.
@CRICProject