Proyek CRIC mengadakan webinar yang sukses tentang “Pembangunan Perkotaan yang Ketahanan Iklim dan Inklusif” pada hari Selasa, (20/10), sebagai bagian dari Festival Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK), dengan sekitar 150 peserta. Acara ini mencerminkan semakin pentingnya tata kelola multi-tingkat dalam perubahan iklim, yang dapat dibantu oleh Proyek CRIC untuk dimulai.
Direktur Jenderal Perubahan Iklim KLHK, Dr. Ruandha Agung Sugardiman, membuka webinar ini, sementara Henriette Faergemman dari Delegasi Uni Eropa dan Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi dari UCLG ASPAC menyampaikan pidato kunci. Pembicara lainnya dalam acara tersebut termasuk Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK Sri Tantri Arundhati, Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Cirebon Iing Daiman, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Palembang Nyimas Ida Apriani, ahli sistem peringatan dini dari Universitas Gustave Eiffel Profesor Youssef Diab, dan ahli pengelolaan sampah dari Asosiasi Kota dan Wilayah untuk Manajemen Sumber Daya Berkelanjutan Paolo Marengo.
Dr. Ruandha Agung Sugardiman dalam sambutannya menyatakan bahwa perubahan iklim bukan hanya masalah prioritas, tetapi juga masalah yang wajib diatasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10, 16e, dan 57 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan undang-undang ini, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, diwajibkan untuk merumuskan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang mencakup tindakan mitigasi dan adaptasi, serta mengembangkan Penilaian Lingkungan Hidup Strategis. “Kami berharap bahwa Proyek CRIC dapat memberikan kontribusi dalam upaya pemerintah untuk mengubah kota-kota Indonesia menjadi kota yang tahan terhadap perubahan iklim, dalam bentuk penguatan tata kelola, tindakan adaptasi perubahan iklim lokal, dan sistem peringatan dini,” ujarnya.
Melalui Proyek CRIC, pemerintah dari sepuluh kota percontohan akan menerima bantuan teknis untuk mengembangkan Rencana Aksi Iklim, serta mengintegrasikan ketahanan iklim dalam kebijakan dan perencanaan kota. Proyek ini juga akan mengembangkan alat-alat untuk pengelolaan sampah, air & sanitasi, polusi udara, dan sistem peringatan dini yang dapat diadopsi oleh kota-kota untuk mengatasi tantangan perkotaan mereka.
Tonggak utama dari Proyek CRIC hingga saat ini adalah pembentukan kelompok kerja tingkat kota yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan aktor non-pemerintah. CRIC memainkan peran penting dalam hal ini dengan menyediakan pedoman kelompok kerja bagi kota-kota dan menghubungkan semua pemangku kepentingan kota. Melalui kelompok kerja ini, CRIC berupaya untuk meningkatkan koordinasi antar sektor guna bekerja menuju tujuan bersama. Sementara itu, di tingkat nasional, CRIC akan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antar kementerian terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tata kelola iklim. Sebagai hasilnya, Proyek ini akan berkontribusi pada perbaikan integrasi vertikal dengan memastikan bahwa kebijakan dan proses perencanaan perubahan iklim di tingkat nasional dan sub-nasional saling terkait dan saling mendukung.
Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, juga berbagi pentingnya tindakan terkoordinasi dan pendekatan holistik untuk mengatasi perubahan iklim. Beliau menyatakan bahwa melalui CRIC, UCLG ASPAC dapat membantu memperkuat koordinasi pemerintah di semua tingkat dan antar sektor untuk merumuskan tindakan iklim lokal. "Kolaborasi multi-pemangku kepentingan adalah kunci untuk membangun kota yang tahan terhadap perubahan iklim. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah nasional, kepemimpinan lokal, keterlibatan masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai target NDC. Dengan jaringan yang dimiliki UCLG ASPAC, kami juga dapat membantu memanfaatkan dan menduplikasi praktik terbaik perubahan iklim dari sepuluh kota percontohan ke kota-kota lainnya," ujarnya.
Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi perubahan iklim dan konsekuensinya. Oleh karena itu, membangun kemitraan global untuk aksi iklim menjadi kunci untuk mencapai target NDC Indonesia. Proyek CRIC yang sebagian besar didanai oleh Uni Eropa, menghubungkan kota-kota di Eropa, Asia Tenggara, dan Asia Selatan melalui pelatihan, berbagi pengetahuan, dan promosi alat-alat. Mitra CRIC di Eropa turut berkontribusi dengan berbagi keahlian mereka dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan dan mengembangkan alat-alat untuk kota-kota. “Hanya dengan bekerja bersama, melalui komitmen dan aksi, UE dan Indonesia dapat mencapai tujuan iklim dan implementasi penuh dari NDC,” ujar Henriette Faergemann, Penasihat Utama untuk Lingkungan, Aksi Iklim, dan TIK dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.
Sebagai kelanjutan dari upaya untuk meningkatkan integrasi vertikal dan horizontal dalam tata kelola iklim, CRIC akan menyelenggarakan webinar pada tanggal 27 Oktober untuk mendengarkan pembaruan kebijakan dan panduan terkait perubahan iklim dari kementerian terkait. Acara ini merupakan bagian dari Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa.