Pemerintah Indonesia, melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah mengarusutamakan isu kerentanan bencana dan perubahan iklim sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan nasional dan komitmen global. Upaya ini dilakukan dengan menitikberatkan strategi peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim dan aksi mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Hal ini dapat dicapai dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat daerah dan hingga nasional, salah satunya melalui perbaikan tata kelola perubahan iklim.
Perbaikan tata kelola perubahan iklim adalah salah satu isu sentral dalam Proyek CRIC yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024. Melalui implementasi di sepuluh (10) kota percontohan di Indonesia, CRIC menguatkan kapasitas pemerintah kota untuk mewujudkan pembangunan yang berketahanan iklim dan inklusif melalui serangkaian aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan adopsi perangkat dan teknologi yang inovatif. CRIC juga memastikan bahwa proses perencanaan perkotaan berketahanan iklim senantiasa melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan elemen di masyarakat yang bermuara pada inklusi sosial.
Berbagai pemangku kepentingan perlu berkolaborasi dalam kerangka kerja yang strategis, terarah dan terkoodinasi. Untuk itu, dibutuhkan sebuah wadah koordinasi untuk mengawal perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan Proyek CRIC dan integrasinya dalam agenda pembangunan kota. Atas dasar inilah, Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim dibentuk di sepuluh kota percontohan CRIC.
Panduan ini bertujuan memberi pemahaman tentang perlunya pembentukan Pokja dan langkah praktis dalam pembentukan Pokja di kota. Model Pokja yang telah dibentuk di kota percontohan CRIC juga ditampilkan untuk memberi gambaran tentang karakteristik Pokja di tiap kota.
Panduan Pembentukan Pokja CRIC
