Kota Berketahanan Iklim
yang Inklusif

“Keterlibatan (organisasi pemerintah daerah) dari bawah menjadi inti pelatihan mitigasi ketiga ini.” Pernyataan itu disampaikan oleh Raindras Dwiarsa, staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XIV Kupang saat diwawancara oleh CRIC Project, jumat, 17 Juni, saat menghadiri hari ketiga pelatihan mitigasi iklim di Hotel Sotis, yang difasilitasi oleh Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) Project.

Kota Gorontalo mendapatkan Pelatihan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim pertama (A1) dari Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC). Pelatihan ini berlangsung dari tanggal 2 hingga 8 Juni 2022, di Gorontalo, Sulawesi Utara. Pelatihan adaptasi iklim ini didukung oleh 2 badan riset Indonesia yaitu CCROM dan Universitas IPB.

Dukungan keuangan menjadi isu penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, sebagaimana ditekankan pula dalam COP26. Hal ini terefleksikan dalam pemberitaan di media Indonesia dua bulan terakhir. Dalam Media Monitoring edisi Desember kali ini, isu pembiayaan iklim masih menjadi isu nasional, bersama juga dengan kebijakan pendukunganya. Kami menemukan pemberitaaan perubahan iklim di media berkutat dalam empat tema berikut.

Climate Resilient and Inclusive Cities menggulirkan Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim (RAI) yang diikuti 267 perwakilan pemerintah daerah di sembilan kota di tahun 2021. Hal ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun kapasitas pemerintah daerah dalam membangun ketahanan iklim. Kegiatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya konvergensi aksi perubahan iklim dengan upaya pengurangan risiko bencana untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Direktur Pilot4Dev Dr. Pascaline Gaborit memaparkan tentang upaya Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) dalam membangun ketahanan kota, dalam webinar yang diselenggarakan oleh University of Liège, Belgia, 9 Desember 2021. Webinar ini menekankan bahwa upaya membangun ketahanan kota adalah proses yang terus-menerus, membutuhkan keterlibatan multipihak dan sangat bergantung pada komitmen dan kemauan politik.

Dunia menyaksikan dampak yang mematikan dari cuaca ekstrem terhadap kehidupan kita pada tahun 2021. Laporan Iklim Global mendokumentasikan peningkatan kejadian bencana iklim dari belahan bumi Utara hingga Selatan.[1] Sementara di Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah membunyikan alarm tanda bahaya akan kejadian cuaca ekstrem hingga pertengahan Desember 2021. Membenahi sistem peringatan dini menjadi salah satu strategi kunci Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) di tiga kota percontohan, Pangkalpinang, Bandar Lampung dan Ternate, untuk menyiapkan kota dan warga mengantisipasi bencana yang mengintai.

Pertumbuhan populasi dan ekonomi di Kota Samarinda turut membawa tantangan bagi kota ini, yakni penambahan jumlah sampah yang –jika tidak dikelola dengan baik- berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan pelepasan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Namun, kota Samarinda menjawab tantangan ini dengan dua strategi kunci: kolaborasi dan inovasi.

Di Kota Banjarmasin, di mana kerentanan terhadap banjir dan kebakaran akan meningkat di tengah perubahan iklim, Pemerintah Kota menyiapkan serangkaian inisiatif untuk meningkatkan ketahanan iklim kelompok paling rentannya: penyandang disabilitas.

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021, COP26, ditutup di Glasgow, 12 November 2021, dengan seruan bagi negara-negara untuk melipatgandakan aksi iklimnya serta dorongan bagi negara maju untuk meningkatkan dukungan pembiayaan iklim bagi negara berkembang.

Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) berpartisipasi dalam Festival Hak Asasi Manusia 2021 dengan berbagi wawasan dan aksi dalam sesi “Komitmen Kolektif untuk Keadilan Sosial dan Lingkungan yang berlangsung Kamis (18/11). Webinar ini menyerukan urgensi untuk menyematkan pendekatan Hak Asasi Manusia dalam proses penentuan kebijakan dan aksi iklim.

Peningkatan temperatur global hingga 1,1° Celsius di atas masa pra-industri menempatkan bumi dan umat manusia dalam keadaan bahaya. Dampak perubahan iklim akan dialami secara berbeda oleh wilayah dan kelompok masyarakat, sesuai dengan risiko dan kerentanan iklim masing-masing. Bagi negara-negara kepulauan, perubahan iklim ibarat ‘hukuman mati’, mengutip pidato Perdana Menteri Barbados Mia Mottley dalam Konferensi Iklim COP26. Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (2021) juga telah mengingatkan bahwa wilayah pesisir akan mengalami kejadian banjir yang lebih sering dan dan parah akibat kenaikan permukaan air laut.

Share This

CRIC
Kerjasama unik antara kota, pejabat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi menuju kota yang tangguh dan inklusif.

Didanai oleh UE

CRIC
Proyek ini didanai oleh Uni Eropa

Kontak

Aniessa Delima Sari

Pascaline Gaborit