Kota Berketahanan Iklim
yang Inklusif

Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) memperkuat suara pemerintah kota sebagai pejuang iklim, dengan memaparkan ambisi dan aksi dari Kota Pekanbaru dan Kota Mataram dalam sesi “Pemerintah Kota Sebagai Pejuang iklim” dalam Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa-Indonesia, Kamis (14/10).

CRIC berkolaborasi dengan GCOM SEA dan IURC -program dengan dukungan pembiayaan Uni Eropa lainnya yang dikelola oleh UCLG ASPAC- dalam mengelola acara yang dihadiri oleh setidaknya 130 peserta ini. Kegiatan virtual ini adalah bagian dari serangkaian Pekan Diplomasi Uni Eropa-Indonesia 2021 yang mengangkat tema “Ambisi dan Aksi”.

Kota percontohan CRIC, Pekanbaru dan Mataram, akan berpartisipasi dalam Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa-Indonesia dalam sesi “Pemerintah Daerah sebagai Pejuang Iklim”, 14 Oktober 2021.

Kawasan perkotaan di seluruh dunia menghadapi dilema serupa: semakin tumbuh kota, semakin banyak produksi sampah. Namun, tantangan persampahan sekaligus menjadi pemantik bagi Kota Pekanbaru untuk beralih ke pembangunan berketahanan iklim melalui keterlibatannya dalam Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC).

United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) melalui Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) resmi membuka Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung, Selasa (7/9). Pelatihan awal terkait Basis Ilmiah, Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim akan berlangsung 7-10 September dengan melibatkan seluruh anggota Tim Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kota Bandar Lampung.

Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim (RAI) adalah serangkaian kegiatan pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tim Kelompok Kerja (Pokja) di sepuluh kota percontohan CRIC. RAI telah digulirkan secara resmi melalui kegiatan kick-off 31 Juni 2021 dan kemudian dilaksanakan secara virtual dan secara virtual dan hybrid di kota-kota percontohan CRIC.

 

Artikel BL

 

Project Manager CRIC Aniessa Delima Sari yang membuka pelatihan, mewakili Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, mengatakan bahwa melalui pelatihan RAI, Tim Pokja di kota percontohan akan berproses bersama untuk menjadi katalis perubahan di kotanya masing-masing. Aniessa menambahkan bahwa pelatihan adaptasi yang berlangsung pekan ini di Bandar Lampung terkait basis ilmiah, kerentanan dan risiko iklim diharapkan dapat menambah pengetahuan Tim Pokja sekaligus membantu kota untuk memproyeksikan perubahan iklim dengan menggunakan aplikasi SiBiaS dan Google Collab.

“Kami memahami bahwa kajian kerentanan dan risiko perubahan iklim bukan lah hal yang baru bagi Kota Bandar Lampung, karena kota sudah pernah menyusunnya di tahun 2010. Sehingga kami berharap kesempatan ini dapat digunakan secara optimal bagi Pokja Iklim Kota Bandar Lampung untuk memutakhirkan hasil dari studi sebelumnya. Setelah dikombinasikan dengan hasil inventarisasi Gas Rumah Kaca, Rencana Aksi Iklim ini diharapkan dapat menjadi dasar dan panduan bagi Bapak dan Ibu untuk mengidentifikasi dan menjabarkan strategi dan instrumen aksi iklim di berbagai sektor prioritas secara terintegrasi,” ujarnya.

Kegiatan Pelatihan RAI di Bandar Lampung dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung Dr. Khaidarmansyah yang menghadiri kegiatan di Hotel Emersia, Kota Bandar Lampung. Dr. Khaidarmansyah mengapresiasi dukungan CRIC terhadap Kota Bandar Lampung melalui pelatihan peningkatan kapasitas penyusunan RAI dan dukungan-dukungan teknis lainnya. “Saya berharap agar pelatihan ini dapat diikuti dengan baik, serius dan sungguh-sungguh agar dokumen Rencana Aksi Iklim yang tersusun dapat diimplementasikan dengan tepat guna dan tepat sasaran,” ujarnya di hadapan anggota Tim Pokja Perubahan Iklim Kota Bandar Lampung.

Dalam kesempatan ini, Dr. Khaidarmansyah juga menyatakan kembali komitmen Kota Bandar Lampung untuk berpartisipasi aktif sebagai kota percontohan CRIC hingga tahun 2024. Sebagai kota percontohan, Bandar Lampung telah menerima Laporan Kajian Perkotaan CRIC dan menetapkan sistem peringatan dini sebagai sektor prioritas yang perlu diperkuat untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Serial Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim di Bandar Lampung adalah bagian dari Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim di 10 Kota Percontohan CRIC yang berlangsung sejak Agustus 2021 hingga Juni 2022. Kegiatan pelatihan ini didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) dan CCROM SEAP IPB melalui penyediaan tenaga ahli, pelatih dan perangkat. Pelatihan mitigasi akan didukung dengan penggunaan SIGN SMART (aplikasi perhitungan dan pelaporan emisi Gas Rumah Kaca secara daring), sementara pelatihan adaptasi didukung oleh penggunaan SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) yang telah dikembangkan oleh KLHK.

Serial pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim (RAI) yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific melalui Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) resmi dimulai di Kota Gorontalo, Senin (9/8). Bergulirnya serangkaian pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini sekaligus mendemonstrasikan komitmen sepuluh kota untuk merespon darurat iklim.

Manajer Proyek CRIC Aniessa Delima Sari yang membuka pelatihan mitigasi Inventarisasi Emisi GRK secara virtual mengatakan bahwa pelatihan ini adalah titik mula yang penting bagi kota percontohan CRIC, dan juga bagi upaya Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. “Sejak Agustus 2021 hingga Juni 2022, Tim Kelompok Kerja CRIC akan berproses bersama untuk menjadi katalis perubahan di kotanya masing-masing,” ujarnya.

 

main_article_newsletter_rev.png

Pelatihan Penyusunan RAI adalah serangkaian pelatihan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang ditujukan untuk anggota Tim Kelompok Kerja CRIC di sepuluh kota. Kegiatan ini diselenggarakan dengan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta CCROM-Institut Pertanian Bogor dan akan diselenggarakan dalam dua fase sepanjang tahun 2021 hingga 2022. Pelatihan mitigasi terdiri dari tiga pelatihan utama yakni inventarisasi emisi gas rumah kaca, penentuan baseline emisi dan penyusunan Rencana Aksi Mitigasi Daerah. Adapun pelatihan adaptasi terdiri dari basis ilmiah perubahan iklim, kerentanan dan risiko iklim serta penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Daerah.

Mengawal aksi iklim hingga ke tingkat kota

Pelatihan Penyusunan RAI, menurut Koordinator Proyek CRIC Putra Dwitama dalam kegiatan Kick-Off, 30 Juni lalu, mendesak dilakukan karena RAI menguraikan prinsip dasar untuk merespon darurat iklim serta menjadi panduan untuk mengidentifikasi strategi dan instrumen aksi iklim di kota.

Aksi di tingkat kota ini perlu diselaraskan dengan target dan prioritas di tingkat nasional. Indonesia telah menyusun peta jalan Nationally Detemined Contributions (NDCs) untuk merespon Persetujuan Paris, sebagai bentuk komitmen untuk menguraikan strategi penurunan emisi karbon. Pemerintah kemudian menindaklanjuti komitmen ini dengan menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 dan menerbitkan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). RAN-GRK telah menguraikan target penurunan emisi di lima sektor prioritas, yakni kehutanan dan lahan gambut; pertanian; energi dan transportasi; industri; dan pengelolaan limbah.[1]

Sementara itu terkait adaptasi, pemerintah nasional dan daerah dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasiannya ke dalam rencana pembangunan suatu wilayah dan/atau sektor spesifik. Sektor spesifik yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah ketahanan pangan, kemandirian energi, kesehatan, permukiman, infrastruktur serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

CCROM-Institut Pertanian Bogor akan menjadi mitra CRIC dalam mengembangkan pelatihan Penyusunan RAI. Direktur CCROM IPB Profesor Rizaldi Boer mengatakan bahwa melalui pelatihan ini, kota-kota akan didampingi untuk dua hal utama. Yang pertama adalah menyusun kajian baseline emisi gas rumah kaca dan kajian risiko dan kerentanan iklim. Kedua kajian ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan mitigasi/adaptasi di kota. Yang kedua, kota didampingi dalam menyusun rencana aksi mitigasi dan adaptasi melalui proses penandaan (tagging). “Melalui tagging, kita menemukenali program yang telah ada di tingkat kota untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan program yang ada agar target penurunan emisi sesuai harapan, atau mencari strategi pengembangan pembiayaannya,” ujarnya.

Memastikan integrasi aksi dalam pembangunan

Guna memastikan keberlanjutan dan pengintegrasian aksi iklim kota dalam pembangunan daerah, maka pelatihan mitigasi akan menggunakan instrumen SIGN SMART (sistem aplikasi perhitungan dan pelaporan inventarisasi gas rumah kaca daring) dan pelatihan adaptasi akan menggunakan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang dikembangkan oleh KLHK dan siap digunakan.

“Kedua instrumen ini sudah tersedia dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah secara mandiri,” ujar Kepala Sub-Direktorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLHK Ir. Arif Wibowo, M.Sc. Terkait SIDIK, ia melanjutkan, bahwa kota dapat menambahkan indikator spesifik yang relevan dengan kota asalkan sejalan dengan prioritas nasional, seperti misalnya terkait pangan, air, energi dan kesehatan yang menjadi empat bidang dasar dalam NDC Adaptasi.

Pelatihan Penyusunan RAI akan diselenggarakan secara daring dan juga hybrid mengikuti perkembangan regulasi penanganan COVID-19 di tingkat nasional dan lokal. Pasca-pelatihan di tahun 2022, kota-kota akan didampingi menyusun proposal rencana aksi iklim yang layak mendapatkan pembiayaan.

Simak ulang kegiatan Kick-Off Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim di Sepuluh Kota Percontohan CRIC di: https://youtu.be/n8eawoa2FMw

 

[1] Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2011.

Lima Walikota yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 menandatangani dokumen Komitmen Walikota untuk Perubahan Iklim dalam kegiatan “Dialog Kebijakan Ketahanan Iklim dan Penandatanganan Komitmen Walikota untuk Perubahan Iklim” yang diadakan secara hybrid, 31 Mei 2021 lalu. Melalui kegiatan ini, CRIC juga mempromosikan kepemimpinan daerah yang secara aktif mewujudkan tata kelola perkotaan yang berketahanan iklim.

Komitmen Walikota untuk Perubahan Iklim ditandatangani di Jakarta oleh Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana S.E., M.Si, Walikota Samarinda Dr. H. Andi Harun, Walikota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman dan Walikota Mataram yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Kota Mataram Lalu Martawang, SE, M.Si. Penandatanganan komitmen ini disaksikan secara langsung oleh Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dra. Sri Tantri Arundhati dan Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi. Adapun Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menandatangani dokumen ini secara terpisah di Banjarmasin, 6 Juli, dan disaksikan oleh Koordinator Proyek CRIC Putra Dwitama.

Dalam kegiatan ini, CRIC juga secara resmi menyerahkan Laporan Kajian Perkotaan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan RI dan kota percontohan. Melalui sesi dialog yang dipandu oleh Manajer Umum APEKSI Sri Indah Wibi Nastiti, para kepala daerah secara lebih rinci menguraikan aksi-aksi yang telah dan akan didorong untuk mewujudkan ketahanan iklim melalui sektor-sektor prioritas.

 

Policy Dialogue

Dialog Kebijakan Ketahanan Iklim dan Penandatanganan Komitmen Walikota untuk Perubahan Iklim, 31 Mei 2021

 

Memperkuat regulasi, mendorong aksi

Penanganan banjir perkotaan menjadi isu prioritas di Kota Bandar Lampung. Laporan Kajian Perkotaan Bandar Lampung juga mencatat kerentanan kota ini terhadap banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Walikota terpilih Eva Dwiana S.E., M.Si menyatakan komitmennya untuk mengatasi hal ini salah satunya melalui grebeg sungai. “Kami sudah melakukan normalisasi dan pembersihan sungai untuk mengantisipasi banjir. Usaha penyekatan dan pengurangan sampah juga kami lakukan untuk menjaga sungai-sungai di Bandar Lampung,” ujarnya.

Sementara Walikota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman memprioritaskan isu pengelolaan air bersih dan sampah. Sebagai kota kepulauan yang terdiri dari delapan pulau, Ternate rentan terhadap bencana hidrometeorologis dan geologis. Perubahan iklim telah menimbulkan kenaikan muka air laut di Ternate dan berpotensi mencemari suplai air bersih untuk masyarakat. “Pemerintah Kota mencanangkan untuk membangun 1.000 sumur resapan, melalui dana di kecamatan dan disalurkan melalui kelurahan, agar cadangan air tanah terjaga,” ujar Walikota Ternate terkait salah satu upaya memperkuat akses air untuk warga.

 

Banner.jpeg

 

Suksesi di tingkat lokal menjadi momentum untuk merancang pola pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional. Walikota Samarinda Dr. H. Andi Harun mengatakan bahwa pembangunan di Samarinda perlu memperhatikan karakteristik Samarinda sebagai kota tepian sungai. “RPJMD perlu disusun untuk memastikan ketahanan iklim dengan memastikan aksi mitigasi dan adaptasi yang sesuai dengan pola ruang. Selain itu, kami fokus membenahi Ruang Terbuka Hijau serta mendorong Program Kampung Iklim,” tukasnya.

Senada dengan Walikota Banjarmasin, Asisten Daerah 1 Pemerintah Kota Mataram Lalu Martawan, SE, M.Si. juga menyatakan pentingnya mengintegrasikan isu ketahanan iklim dalam RPJMD. Selain itu, Mataram juga memprioritaskan penanganan sampah sebagai isu yang harus ditangani segera mengingat besarnya jumlah produksi sampah dalam sehari, sementara TPA berjarak lebih dari 10 kilometer dari pusat kota. “Kami berharap bisa memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang diproses menjadi listrik,” ujarnya.

Komitmen kepala daerah dalam mengatasi perubahan iklim sangatlah penting. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dra. Sri Tantri Arundhati mengatakan bahwa “walikota adalah ujung tombak untuk melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim.” Melalui aksi-aksi mitigasi dan adaptasi, seperti Ruang Terbuka Hijau, pengurangan sampah, dan transportasi publik, kota ikut berkontribusi pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Melalui kegiatan ini juga ditekankan pentingnya keselarasan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional hingga ke tingkat daerah, serta kolaborasi antarpihak. Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi menutup kegiatan dengan seruan kepada kepala daerah untuk terus berinovasi, baik dari sisi program maupun dalam menjajaki berbagai pendanaan alternatif untuk aksi iklim.

Kegiatan “Dialog Kebijakan Ketahanan Iklim dan Penandatanganan Komitmen Walikota untuk Perubahan Iklim” masih dapat disaksikan di kanal YouTube: https://youtu.be/Ao6olyri4yg

Sektor pengelolaan sampah dapat berkontribusi pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Nationally Determined Contributions (NDCs). Di Kota Mataram, hal ini dilakukan dengan upaya mengubah sampah menjadi energi terbarukan yang pelaksanaannya akan bertumpu pada : komitmen politik, perencanaan dan pembiayaan serta kolaborasi multipihak.

Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat memproduksi setidaknya 337 ton sampah padat per hari yang mayoritas dihasilkan dari rumah tangga. Dari jumlah sampah ini, setidaknya 73%-nya adalah sampah organik dan hanya sekitar 30% dari total sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (Laporan Kajian Perkotaan Kota Mataram, CRIC, 2020).

Tantangan pengelolaan sampah juga menawarkan peluang. Walikota Mataram Mohan Roliskana yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/7) mengungkapkan komitmen kotanya untuk mendukung pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, terutama sampah organik.

 

Web 3 Mataram

 

“Untuk mewujudkan komitmen ini, kami sudah mempersiapkan lahan seluas 1,3 hektare untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah organik menjadi energi terbarukan dengan biodigester. Di area ini juga akan dibangun pasar sehingga sampah organik dari pasar dapat segera diolah ke fasilitas tersebut,” ujar Walikota Mataram. Untuk menindaklanjuti hal ini, Walikota Mataram juga menggarisbawahi pentingnya pembiayaan yang berkelanjutan. “Harus ada kebijakan politik anggaran yang kita alokasikan agar program ini dapat berjalan terus,” tambahnya.

 

Dari sisi perencanaan, Kota Mataram telah mencanangkan pengelolaan sampah sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan. Ir. Amiruddin, M.Si yang ketika ditemui masih menjadi Kepala Bappeda Kota Mataram mengatakan bahwa berdasarkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah, Kota Mataram menargetkan pengelolaan sampah hingga 70% dan pengurangan sampah hingga 30% dalam kurun waktu 2018-2025. “Hingga saat ini 83% dikelola, 3 persen dikurangi, tetapi masih ada 14% masih tidak terkelola dan menimbulkan masalah lingkungan,” ujarnya.

Pemrosesan sampah menjadi energi, ujarnya, dapat membantu Kota Mataram menangani persoalan sampah yang tidak terkelola. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram, telah dialokasikan lahan untuk pembangunan biodigester untuk memproses sampah organik menjadi energi terbarukan. Pembangunan fasilitas diharapkan dapat berlangsung pada tahun 2022.

Kolaborasi dan sirkularitas

CRIC mendukung Kota Mataram untuk secara perlahan beralih ke pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan pendekatan sirkularitas, untuk memperpanjang masa pakai dan pemanfaatan sumber daya. Di Kota Mataram, CRIC mempromosikan replikasi Integrated Resource Recovery Center (IRRC), fasilitas pemrosesan sampah padat menjadi biogas yang pernah berhasil dilakukan oleh UCLG ASPAC di Kabupaten Malang. Di fasilitas IRRC di Kabupaten Malang, 80-90% sampah organik padat diurai secara anaerobik. Metode ini yang akan menjadi model bagi pengembangan fasilitas sampah menjadi energi di Kota Mataram.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram M. Nazaruddin Fikri mengatakan bahwa fasilitas pengolahan sampah menjadi energi sebagai ‘game changer’ yang bisa mengubah praktik angkut-buang sampah menjadi pemanfaatan kembali sampah. Sejalan dengan ini, ia menambahkan, aksi di tingkat masyarakat perlu tetap digiatkan untuk memilah sampah dan mengelola sampah organik. “Sampah organik bisa diurai dengan black soldier fly seperti yang sudah dilakukan oleh masyarakat, atau bisa juga dikirimkan ke fasilitas biodigester melalui Bank Sampah,” ujarnya.

 

Maggot a resized

 Warga di Kota Mataram menggunakan larva black soldier fly (maggot) untuk mengurai sampah organik

 

Terkait sampah plastik, saat ini sebuah perusahaan swasta telah bekerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar dengan metode pyrolysis. Perusahaan ini, PT. Geo Trash Management, juga bekerja sama dengan Bank Sampah di Kota Mataram untuk mendapatkan suplai sampah plastik. Melalui pyrolysis, sampah plastik dipanaskan hingga 300 derajat Celsius, dan uap hasil pemanasan ini kemudian dialirkan dalam reaktor kedap udara yang kemudian menjadi berbagai jenis bahan bakar di antaranya solar, aspal, lilin. “Dalam proses ini tidak ada emisi gas yang dihasilkan. Pada intinya proses ini mengembalikan plastik menjadi bahan-bahan dasar pembentuknya,” ujar Direktur Geo Trash Management Andrew Sinclair.

Keterlibatan aktif masyarakat dan kolaborasi dengan pihak swasta ini menjadi pendekatan penting dalam mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Mataram. Di Kota Mataram, CRIC telah juga turut mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim yang berperan sentral untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha dalam aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor pengelolaan sampah.

CRIC akan membantu pengembangan perangkat sistem peringatan dini banjir di Kota Bandar Lampung dan Pangkalpinang, untuk menyiapkan kesiapsiagaan kota dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. CRIC berbincang dengan pakar pengembangan sistem peringatan dini (Early Warning System) Profesor Yousef Diab dari Universitas Gustave Eiffel, mitra CRIC di Eropa. Berikut petikan wawancara singkat yang dilakukan secara virtual dengan Profesor Yousef Diab.

Web 2 youssef 

Silakan memperkenalkan diri Anda dan menjelaskan latar belakang keahlian Anda.

Nama saya Youssef Diab, Profesor di Universitas Gustave Eiffel yang berbasis di Paris, Perancis. Kampus saya mendedikasikan diri untuk kajian-kajian perkotaan, pengelolaan kota dan pengambilan keputusan untuk pemerintah daerah. Saya juga meneliti dan mengajar perencanaan dan pembangunan perkotaan, khususnya di bidang teknik, baik yang terkait energi, pengelolaan sampah padat, transportasi dan jaringan air. Spesialisasi saya adalah ketahanan sebagai pendekatan holistik untuk mencapai keberlanjutan.

 

Anda bertanggung jawab untuk turut mengembangkan perangkat Sistem Peringatan Dini banjir melalui Proyek CRIC. Bisakah Anda menjelaskan pendekatan yang Anda lakukan untuk mengembangkan perangkat ini?

Pertama-tama saya ingin menggarisbawahi tentang dua komponen penting dari sistem, yakni komponen teknis dan sosial. Jadi, metodologi yang kami gunakan juga mengacu pada dua hal ini. Secara teknis yakni perangkat keras dan lunak. Secara sosial, kami harus memastikan target pengembangan sistem ini, bagaimana membangun relasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rantai informasi sistem peringatan dini dan pengembangan sistem secara keseluruhan.

Bagaimana pendekatan yang Anda jelaskan dapat diimplementasikan dalam pengembangan Sistem Peringatan Dini di kota percontohan CRIC, misalnya Bandar Lampung atau Pangkalpinang?

Hasil kajian yang ada menunjukkan kerentanan Bandar Lampung terhadap banjir yang merupakan bencana iklim paling utama di kota. Kita membutuhkan pendekatan sistemik untuk mengatasi hal ini, yang menautkan intervensi di bagian hulu hingga hilir. Kota membutuhkan peringatan dini di bagian hulu agar warga yang berpotensi terdampak banjir di kawasan perkotaan dapat mengantisipasi hal ini. Secara teknis, misalnya kita memiliki alat pengukur ketinggian air sungai di bagian hulu yang sudah dikembangkan perguruan tinggi setempat. Lalu, secara sosial kita perlu melihat konteks lokal di mana sistem peringatan dini ini akan dikembangkan, misalnya bagaimana peran dan kolaborasi berbagai pihak. Keberadaan sistem peringatan dini di bagian hulu diperlukan untuk memberikan informasi teknis tentang level bahaya. Tapi sejalan ini, kita perlu memastikan bagaimana informasi ini dapat diterima sehingga semua pemangku kepentingan dapat melakukan aksi yang tepat sebelum, saat dan sesudah banjir.

Saya juga ingin menekankan pentingnya agar sistem peringatan dini ini beririsan dengan sistem-sistem dan infrastruktur perkotaan, seperti sistem transportasi dan jaringan pembuangan air limbah.

Apa prasyarat penting yang Anda butuhkan dalam mengembangkan perangkat sistem peringatan dini di kota percontohan CRIC?

Kami membutuhkan informasi dan data tentang kota dan performa sistem yang ada di kota tersebut. Ketersediaan data akan membantu kami melakukan kajian kualitatif dan kuantitatif agar proposal perangkat yang kami ajukan bisa operasional.

Menurut Anda, bagaimana caranya kita memastikan bahwa perangkat sistem peralatan dini yang dikembangkan dapat diadopsi secara berkelanjutan?

Yang utama adalah pelibatan kelompok masyarakat. Pengembangan sistem peringatan dini harus melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Yang juga penting adalah menetapkan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terhadap strategi ketahanan iklim dan/atau operator sistem peringatan dini. Yang ketiga terkait teknis, yakni menentukan apakah sistem peringatan dini yang dikembangkan akan berbasis aplikasi GIS (pemetaan digital berbasis internet) atau lainnya. Hal ini perlu mempertimbangkan juga praktik-praktik yang telah ada di kota tersebut.

Kota Kupang, satu dari sepuluh kota percontohan CRIC, telah menetapkan air bersih sebagai sektor prioritas yang akan ditangani untuk mengatasi isu kelangkaan air melalui kolaborasi dengan Proyek CRIC. CRIC berbincang dengan Sara Silva dari Ecolise, mitra di Eropa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan perangkat untuk meningkatkan tata kelola air.

Web 1

 

Silakan memperkenalkan diri Anda dan peran Anda dalam CRIC.

Saya Sara Silva, Manajer Proyek di Ecolise yang terlibat dalam Proyek Climate Resilient        and Inclusive Cities. Melalui Ecolise, saya membantu pemerintah kota yang tertarik untuk beralih dari pendekatan linear ke pendekatan yang berkelanjutan. Terkait isu perubahan iklim, kami mempromosikan pendekatan sistemik yang bertumpu pada keterkaitan antar-topik serta mendorong inklusivitas untuk mewujudkan ketahanan iklim.

 

 

Secara praktis, apa yang telah Ecolise lakukan dan bagaimana praktik tersebut dapat diterapkan di Kupang?

Ecolise mempromosikan dan mendorong adopsi sebuah instrumen untuk membantu kota-kota bertransformasi ke pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini kami bekerja dengan beberapa kota di Brasil, Italia, Portugal dan Spanyol untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan dan merancang aksi bersama untuk mengatasi berbagai isu di kota. Di Sao Paolo, Brasil misalnya, kami terlibat dalam isu penghijauan perkotaan dan di Santorso, Italia, isunya adalah transisi menuju energi yang berkelanjutan. Praktik dan proses dari kota-kota ini yang juga akan menjadi acuan bagi Ecolise untuk membantu Kupang mengatasi kelangkaan air.

Bisakah Anda menjelaskan langkah-langkah yang Ecolise akan lakukan untuk mengembangkan perangkat pengelolaan air di Kupang?

Kami akan memperkenalkan toolkit yang sudah saya jelaskan sebelumnya ke Kupang. Agar sesuai dengan konteks lokal, kami akan bekerja dengan staf setempat dan pakar terkait isu kelangkaan air yang dapat memastikan toolkit ini sesuai dengan realitas dan kebutuhan di Kupang. Untuk itu, dibutuhkan tim setempat yang terdiri dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil dan pakar yang akan memetakan inisiatif yang telah ada untuk mengatasi kelangkaan air, aktor-aktor yang telah terlibat dalam inisiatif ini, serta memantau dampak dari inisiatif. Lalu dari proses ini, kita akan mengevaluasi apakah inisitif yang sudah ada diterapkan dengan mengacu pada informasi yang ada, apakah inisiatif ini telah mencapai hasil konkret, apakah inisiatif ini juga mendukung inklusivitas dan berkontribusi pada ketahanan dan adaptasi serta apakah inisiatif ini dapat direplikasi. Dari proses ini kita bisa mendapatkan wawasan tentang aksi yang tepat yang perlu kita rancang dan terapkan untuk mengatasi kelangkaan air di Kupang.

Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mengembangkan perangkat ini?

Siklus implementasi toolkit ini membutuhkan waktu 12 bulan dan pemerintah kota dapat melakukan iterasi (pengulangan) kedua jika mereka memutuskan demikian.

Bagaimana memastikan perangkat yang dikembangkan dapat menjawab persoalan yang dihadapi Kupang?

Perangkat yang dikembangkan harus mampu menciptakan perubahan mendasar bukan hanya tentang cara mengatasi kelangkaan air namun juga menjawab tantangan di ranah-ranah yang berkontribusi pada masalah kelangkaan air. Oleh karena itu, masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam seluruh proses sedini mungkin. Dengan proses pengambilan keputusan yang inklusif dan sistemik, kami percaya dapat menentukan aksi yang tepat untuk membantu Kupang mengatasi kelangkaan air.

Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) menyelenggarakan acara peluncuran Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim secara virtual, Rabu (30/6), untuk menandai dimulainya program pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sepuluh kota percontohan CRIC di Indonesia. Setidaknya 100 orang berpartisipasi dalam kegiatan yang berhasil mempertemukan para pembuat kebijakan di tingkat nasional dan lokal serta para pakar perubahan iklim.

Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, membuka acara dengan menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 telah membuat kita menyadari tentang ambang batas ketahanan kita terhadap risiko multi-bahaya dan terhadap perubahan iklim. Dengan fakta tersebut, kota tidak boleh lagi menunda aksi untuk mengatasi perubahan iklim. “Melalui CRIC, kami berupaya untuk membantu sepuluh kota percontohan untuk merencanakan dan mengimplementasikan aksi iklim yang berbasis ilmiah,” katanya.

 Flyer Kick Off event

 

Pada acara ini, turut hadir Kepala Kerja Sama Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia & Brunei Darussalam Hans Farnhammer. Ia menggarisbawahi bahwa penanganan perubahan iklim termasuk dalam prioritas utama di Eropa yang berupaya mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ini juga meluas ke Indonesia yang merupakan mitra strategis Uni Eropa. Lebih lanjut, ia mendorong kerja sama antar pemangku kepentingan sebagai faktor penting dalam pelaksanaan Proyek CRIC di sepuluh kota percontohan.

Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim akan dimulai sejak Juli 2021 hingga Mei 2022 di sepuluh kota dengan kerja sama antara Proyek CRIC dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan CCROM IPB. Koordinator CRIC Project, Putra Dwitama menjelaskan bahwa seluruh rangkaian pelatihan akan selaras dengan kerangka kerja dan kebijakan perubahan iklim di tingkat nasional. Ia juga menjelaskan bahwa Rencana Aksi Iklim merupakan respons terhadap keadaan darurat iklim sekaligus panduan untuk menyusun aksi dan strategi iklim tingkat kota.

Pada acara utama, Profesor Rizaldi Boer, Direktur Center for Climate Risk and Opportunity Management Southeast Asia Pacific (CCROM SEAP) di Institut Pertanian Bogor/IPB, memaparkan kerangka kerja Rencana Aksi Iklim di tingkat kota. Pembicara lain, Dr. Akhmad Faqih dari Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB menjabarkan landasan ilmiah dari perubahan iklim. Acara ini juga turut mengundang Bapak Irwan Dharmawan dari Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim & Kebijakan Multilateral Kementerian Keuangan RI yang menguraikan berbagai skema pembiayaan iklim yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kota.

Melalui kegiatan ini CRIC mendorong kota untuk segera mengambil aksi iklim sekaligus menyampaikan dukungan yang dapat diberikan Proyek CRIC untuk mewujudkan aksi ini bersama-sama. Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Iklim diharapkan turut berkontribusi terhadap pencapaian komitmen Nationally Determined Contributions (NDCs) Indonesia melalui penciptaan dan penerapan solusi lokal berbasis ilmiah dan terukur yang direncanakan secara cermat.

Kegiatan ini dapat disaksikan ulang di kanal YouTube CRIC: https://youtu.be/n8eawoa2FMw 

 

Penulis: Astry Nurul Meidina & Maria Serenade

Share This

CRIC
Kerjasama unik antara kota, pejabat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi menuju kota yang tangguh dan inklusif.

Didanai oleh UE

CRIC
Proyek ini didanai oleh Uni Eropa

Kontak

Aniessa Delima Sari

Pascaline Gaborit