Kota Berketahanan Iklim
yang Inklusif

Indonesia tengah berpacu dengan waktu. Dalam waktu 10 tahun, di tahun 2030, kita perlu menggenapi komitmen NDC untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% melalui kemitraan internasional. Indonesia juga berikrar untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peta jalan menuju ke sana telah disusun, namun tantangan juga menghadang. Melalui Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC), UCLG ASPAC bergerak bersama pemerintah kota meretas jalan keberlanjutan mulai dari kota. 

CRIC terlibat dalam Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kota Samarinda 2021-2026 yang berlangsung secara daring via aplikasi Zoom pada 10 Desember 2020. Keterlibatan CRIC dalam kegiatan bertujuan memastikan bahwa isu ketahanan terhadap perubahan iklim dan inklusivitas terintegrasi dalam dokumen KLHS-RPJMD. 

CRIC menerbitkan Laporan Kajian Perkotaan 10 kota percontohan, setelah melalui proses penelitian selama tiga bulan dan Konsultasi Publik yang melibatkan pemangku kepentingan di sepuluh kota dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Laporan yang menyoroti tantangan dan peluang kota dalam mengatasi perubahan iklim ini menjadi dokumen penunjang penting dalam proses perencanaan pembangunan kota agar berketahanan iklim dan inklusif. 

Kelompok Kerja di enam dari sepuluh kota percontohan CRIC mengadakan pertemuan Pokja di masing-masing kota, yang berlangsung November – Desember 2020 untuk membahas rencana dan prioritas kerja 2021. Pertemuan ini juga adalah tindak lanjut dari penerbitan Surat Komitmen Walikota dan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja. 

Sejak Oktober hingga Desember 2020, CRIC mengadakan kegiatan seminar daring (webinar) yang dihadiri setidaknya 339 peserta dari 33 kota/kabupaten di Indonesia dari perwakilan pemerintah nasional dan daerah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lokal. Webinar ini selain menjadi sarana pertukaran pengetahuan juga menjadi perekat koordinasi antarlembaga untuk memperkuat tata kelola perubahan iklim. 

Training banner IND

 

Kota-kota di Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah perubahan iklim. Memastikan kota yang tangguh iklim sekaligus inklusif adalah pekerjaan rumah penting, terutama bagi pemerintah kota. Proyek Kota-Kota Tangguh Iklim dan Iklusif (Climate Resilient and Inclusive Cities - selanjutnya disebut CRIC) berkomitmen membantu pemerintah kota mempersiapkan diri.

Proyek CRIC mengadakan pelatihan daring gratis dan terbuka untuk umum, 22-23 Juli, dengan tema "Pembangunan dan Rancangan Kota yang Berkelanjutan". Materi pelatihan ini dikembangkan oleh ISOCARP Institute, lembaga penyebaran pengetahuan yang bergerak dalam isu-isu pengembangan kota. 

Silakan mempelajari agenda pelatihan di sini dan daftarkan diri Anda di sini.

 

 

Sepuluh kota percontohan di Indonesia mengikuti diskusi jarak jauh secara daring, dari 2 hingga 11 Juni, yang dipandu oleh Putra Dwitama, Koordinator Proyek Kota-Kota Tangguh Iklim dan Inklusif (Climate Resilient and Inclusive Cities – selanjutnya disebut CRIC). Diskusi bertujuan mengidentifikasi tantangan dan prioritas pembangunan di tiap kota. Hasil diskusi menunjukkan Proyek CRIC dapat berkontribusi terhadap kota dengan membantu mereka meningkatkan ketahanan dan mengatasi kesenjangan sosial.

Upaya mengatasi perubahan iklim secara global membutuhkan komitmen, perencanaan, kolaborasi dan perangkat yang tepat mulai dari tingkat kota. Inilah inti sari dari hasil diskusi kelompok terfokus secara daring yang dimoderatori oleh Asih Budiati, Manajer Program Kota-Kota Tanguh Iklim dan Inklusif (Climate Resilient and Inclusive Cities – selanjutnya disebut CRIC) pada 29 April, yang diikuti 37 peserta. Diskusi ini bertujuan untuk membahas rencana dan kerangka kerja pelaksanaan Proyek CRIC di sepuluh kota di Indonesia.

 

UCLG ASPAC dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membahas Nota Kesepahaman (MoU) tentang rencana kolaborasi Proyek Kota-Kota Tangguh Iklim dan Inklusif (Climate Resilient and Inclusive Cities/CRIC) dalam rapat virtual, Rabu (24/6).

Screen Shot 2020 06 24 at 11.04.20 

KLHK diwakili oleh Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Sri Tantri Arundhati, Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan Arif Wibowo, Kepala Subdirektorat Perencanaan Adaptasi Agung Putra dan Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknis Ditjen PPI Lawin Bastian.

Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Tjandradewi mengatakan saat membuka rapat, bahwa MoU tersebut akan menguatkan kerja sama dalam membangun aksi bersama dan transfer pengetahuan untuk membangun kota-kota tangguh iklim yang inklusif. “Kami sangat mengharapkan keterlibatan KLHK dalam Proyek CRIC ini. Kolaborasi antara UCLG ASPAC dan KLHK sudah terjalin melalui program-program sebelumnya, seperti program iklim dan pengelolaan sampah. Kerja sama dalam CRIC akan semakin menegaskan komitmen kita untuk mengatasi masalah perubahan iklim,” ujarnya.

CRIC yang diluncurkan pada bulan Januari 2020 adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh UCLG ASPAC, Pilot4DEV, ACR+, ECOLISE, AIILSG dan Gustave Eiffel UniversityProyek ini akan berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan sekaligus membantu Pemerintah Indonesia memenuhi komitmennya di tingkat global dalam mencapai target NDC untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Koordinator Proyek CRIC Putra Dwitama dalam paparannya mengatakan, proyek CRIC bertujuan untuk menciptakan kerja sama jangka panjang antara kota, pemerintah nasional, organisasi masyarakat sipil dan lembaga riset. “Proyek ini akan dilaksanakan di sepuluh kota percontohan di Indonesia. Melalui proyek ini, kita bisa berkolaborasi untuk membantu kota mencapai agenda pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Sepuluh kota percontohan tersebut adalah Pekanbaru, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Cirebon, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Gorontalo dan Ternate. Pemerintah kota dari kota-kota ini akan mendapatkan dukungan teknis untuk memasukkan ketangguhan iklim dalam agenda dan kebijakan pembangunan kota.

Manajer Proyek CRIC Asih Budiati menggarisbawahi pentingnya dukungan dari KLHK dalam proyek ini. “Kami ingin mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, kami akan mengadakan setidaknya 30 diskusi kelompok terarah (FGD). KLHK bisa mendukung dengan mengirimkan staf teknis untuk berbagi pengetahuan kepada kota. Selain itu, KLHK juga dapat membantu memverifikasi tools yang digunakan serta memonitor dan mengevaluasi proyek,” tuturnya.

Menanggapi paparan dari UCLG ASPAC, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Sri Tantri Arundhati mengatakan bahwa KLHK berkomitmen untuk mendukung proyek CRIC. “Ketangguhan kota memang menjadi bagian dari komitmen kami untuk mencapai pembangunan rendah emisi dan proyek ini bisa membantu Indonesia mencapai target NDC. Kami berharap proyek ini juga bisa menghasilkan indikator ketangguhan kota yang dapat kami adopsi ke depannya,” ujarnya.

Secara prinsip, UCLG ASPAC dan KLHK menyepakati kerja sama untuk mewujudkan ketangguhan iklim di tingkat kota. Langkah selanjutnya, UCLG ASPAC akan merancang draft MoU yang menguraikan rencana kerja sama yang lebih konkret.

Listen to the interview of Ravi Guru, the Director of AIILSG the All India Institute of Local self Government about CRIC. 

 

 

Share This

CRIC
Kerjasama unik antara kota, pejabat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi menuju kota yang tangguh dan inklusif.

Didanai oleh UE

CRIC
Proyek ini didanai oleh Uni Eropa

Kontak

Arie Setiawan 

Pascaline Gaborit