Proyek CRIC berhasil mengadakan minggu pertemuan dengar pendapat publik virtual mengenai Laporan Analisis Perkotaan dari 14 hingga 22 September, dengan dihadiri oleh 280 orang. Pertemuan tersebut mendapat respon positif dari para peserta yang beragam, yang berharap Laporan Analisis Perkotaan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi kota-kota dalam mengembangkan kebijakan dan rencana pembangunan yang tahan terhadap perubahan iklim.
Laporan Analisis Perkotaan adalah studi selama 3 bulan mengenai sepuluh kota percontohan CRIC yang dilakukan oleh panel ahli perkotaan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik setiap kota dan kebijakan terkait iklim yang ada, serta celah kebijakan, sambil memberikan rekomendasi kepada kota-kota percontohan. Peserta pertemuan tersebut termasuk perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), kota-kota percontohan, dan Delegasi Uni Eropa.
Setiap hari, para ahli mempresentasikan temuan dan rekomendasi laporan. Kemudian, perwakilan dari pemerintah kota, KLHK, AIM, universitas, dan organisasi masyarakat sipil memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik. Umpan balik dari peserta akan digunakan untuk meningkatkan Laporan Analisis Perkotaan. Enam ahli perkotaan terlibat dalam pertemuan ini: M. Ridwan sebagai peneliti utama untuk Kupang, Wahyu Mulyana untuk Mataram dan Pekanbaru; Harya Dillon untuk Gorontalo dan Ternate; Mulya Amri untuk Banjarmasin dan Samarinda; Hari Priyadi untuk Bandar Lampung dan Cirebon; Unang Mulkhan untuk Pangkal Pinang.
Temuan laporan menunjukkan bahwa risiko terkait perubahan iklim bervariasi antar kota, dan jika hal ini tidak ditangani dengan baik, kota akan mempertaruhkan sektor-sektor strategis dan komunitasnya. Sebagai contoh, M. Ridwan mempresentasikan bahwa Kupang rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan kekeringan, dan dampaknya akan semakin buruk akibat perubahan iklim, yang dapat mengganggu sistem air dan sanitasi, sistem pangan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi lokal. Para ahli juga mempresentasikan program dan kebijakan terkait perubahan iklim yang ada, seperti kebijakan Pemerintah Indonesia. Program Kampung Iklim (Proklim), yang dikembangkan untuk membangun ketahanan iklim dari tingkat desa. Program tersebut dapat dimanfaatkan dan diperkuat lebih lanjut oleh kota-kota dan Proyek CRIC untuk mencapai dampak yang lebih besar.
Namun, laporan tersebut belum sepenuhnya memberikan informasi tentang efektivitas kebijakan yang ada saat ini dan potensi kebijakan baru. Analisis celah kebijakan seperti ini akan diperlukan untuk memberikan wawasan kepada kota-kota mengenai kebijakan terkait iklim yang relevan yang perlu mereka terapkan. Umpan balik lainnya terkait dengan rekomendasi. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan bahwa pemerintah kota menginginkan rekomendasi yang lebih "praktis dan berbasis kenyataan" untuk menangani isu mendesak kota, seperti pengelolaan sampah.
Pentingnya validitas dan akurasi data juga ditekankan selama diskusi. Perwakilan dari Pangkal Pinang, Ikmanto, berpendapat bahwa kota tersebut telah melakukan inventarisasi GHG pada tahun 2010, namun laporan menyatakan hal yang sebaliknya. Sementara itu, Indah Wibi Nastiti, Ketua dari APEKSI menyatakan bahwa rekomendasi dari para ahli juga harus mencakup tiga isu penting: strategi untuk memasukkan berbagai suara dan memastikan inklusivitas, model kerja sama antar kota, dan pendekatan berbasis lanskap untuk mengatasi masalah lintas batas seperti banjir dan kebakaran hutan.
Pertemuan tersebut juga mengundang Bapak Arif Wibowo dan Bapak Agung Putra dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Keduanya menegaskan beberapa isu di mana laporan dapat diperbaiki: perlunya menggambarkan secara eksplisit dampak perubahan iklim terhadap ekonomi, sosial, dan ekosistem; penggunaan peta dan data yang sudah ada yang telah diproduksi oleh Pemerintah Indonesia, seperti indeks kerentanannya(SIDIK) dan peta potensi bencana yang telah ada (InaRISK); analisis yang memperhitungkan proyeksi perubahan iklim untuk 30 tahun ke depan.
Semua ahli menyambut dan mengapresiasi umpan balik tersebut. Untuk langkah selanjutnya, CRIC akan mendukung kota-kota percontohan untuk memasukkan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan. Ini termasuk mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan tata ruang, Penilaian Lingkungan Hidup Strategis-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan dokumen kebijakan relevan lainnya. Selain itu, pada 2021, CRIC bersama KLHK akan menyelenggarakan serangkaian pelatihan pengembangan Rencana Aksi Iklim di tingkat kota. Akan ada 13 tema pelatihan, yang mencakup mitigasi iklim, adaptasi, integrasi kebijakan, dan co-benefit.