CRIC menerbitkan Laporan Kajian Perkotaan 10 kota percontohan, setelah melalui proses penelitian selama tiga bulan dan Konsultasi Publik yang melibatkan pemangku kepentingan di sepuluh kota dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Laporan yang menyoroti tantangan dan peluang kota dalam mengatasi perubahan iklim ini menjadi dokumen penunjang penting dalam proses perencanaan pembangunan kota agar berketahanan iklim dan inklusif.
Laporan Kajian Perkotaan ini disusun oleh enam peneliti utama, yakni Hari Priyadi, Mulya Amri, Harya S Dillon, Wahyu Mulyana, Unang Mulkhan dan Muhammad Ridwansyah. Kajian berlangsung sejak Juni hingga September, dan dilanjutkan dengan proses Konsultasi Publik, 14-22 September, untuk menjaring masukan dan memvalidasi hasil temuan. Kegiatan Konsultasi Publik diikuti total 280 peserta.
Melalui laporan ini, pemerintah kota dapat mengenali karakteristik kotanya, terutama terkait pengurangan risiko bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, energi dan transportasi, air dan sanitasi, pengelolaan limbah padat, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat untuk mendorong inklusi sosial.
Laporan ini menawarkan rekomendasi penting bagi kota untuk meningkatkan ketahanan iklim dan mendorong inklusi sosial baik dari sisi adopsi perangkat, kebijakan, pendekatan dan peningkatan kapasitas perangkat daerah. Laporan Kota Bandar Lampung, misalnya merekomendasikan pengembangan sistem peringatan dini yang lebih terintegrasi agar kota lebih siap menghadapi dan mengatasi risiko bencana yang dipicu perubahan iklim, salah satunya banjir. Hasil kajian ini menemukan ada 51 area di Bandar Lampung yang rentan mengalami banjir akibat beberapa hal seperti luapan air sungai, saluran drainase yang mampat dan pemukiman di daerah zona penyangga sungai. Selaras dengan rekomendasi ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung sepakat untuk mengembangkan perangkat sistem peringatan dini terutama guna mengatasi banjir perkotaan.
Rekomendasi dari laporan menjadi masukan, salah satunya, untuk menentukan sektor strategis di kota yang paling terdampak perubahan iklim dan adopsi perangkat yang tepat untuk mengurangi dampak di sektor tersebut. Selain Bandar Lampung, sistem peringatan dini juga akan dikembangkan di Ternate untuk meningkatkan ketahanan di kawasan pesisir. Cirebon, Samarinda dan Mataram memfokuskan diri pada pengelolaan limbah; Banjarmasin dan Pekanbaru pada upaya mengatasi pencemaran udara, Gorontalo dan Pangkalpinang menyoroti akses sanitasi, dan Kupang fokus pada isu pengelolaan air.
Rekomendasi lain yang muncul dari laporan ini adalah pentingnya kerja sama kewilayahan karena dampak perubahan iklim tidak mengenal batas administratif sehingga dibutuhkan aksi bersama. Laporan Kajian Perkotaan ini diapresiasi oleh pemerintah kota dan KLHK yang menilai dokumen ini memberikan gambaran umum tentang sepuluh kota percontohan. Bagi CRIC, laporan ini dapat memandu proyek dalam melakukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan tiap kota.