Setelah menyelesaikan pelatihan adaptasi dan mitigasi Climate Action Plan (CAP) serta bantuan teknis pada bulan Juli 2023, Kelompok Kerja (Pokja) Iklim Kota Cirebon berkumpul kembali dalam sebuah rapat koordinasi untuk melihat perkembangan terbaru dari analisis CAP.
Pada tanggal 14 DesemberthPada tanggal 20 Maret 2023, Field Officer (FO) didampingi oleh Project Coordinator CRIC, Dina W. Saputri melakukan rapat koordinasi dengan konsultan CAP di Kantor Bappeda Kabupaten Cirebon. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh anggota konsultan CAP yang dipimpin oleh Bapak Abi Rafdi selaku ketua, akademisi dari Universitas Gunung Jati, Ibu Dea dan Ibu Diandra sebagai perwakilan dari Bappeda, Bapak Aziz dan Bapak Wahyu dari Dinas Lingkungan Hidup. Pertemuan ini juga menghadirkan Ibu Dini, dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3), sebagai perwakilan dari sektor AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use) untuk mendiskusikan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan untuk masing-masing sektor.
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Proyek CRIC menekankan perlunya menjembatani kesenjangan antara analisis CAP dengan aksi nyata, dan mendesak konsultan CAP untuk mengaitkan hasil analisis adaptasi dan mitigasi dengan rencana aksi lokal, yang secara khusus membahas pengelolaan sampah, yang merupakan isu tematik utama di Kota Cirebon.
Sejak Agustus 2023, konsultan CAP kota Cirebon, dibantu oleh FO, telah mengembangkan analisis dan laporan CAP. Adaptasi iklim telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hasil analisis dan proses penulisan. Pada bagian mitigasi, kemajuan yang dicapai adalah peninjauan ulang perhitungan emisi GRK di setiap sektor dan asumsinya, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Selanjutnya, FO dibantu oleh CCROM akan melakukan penghitungan ulang perhitungan GRK di setiap sektor untuk menentukan profil emisi GRK kota yang lebih akurat.
Bapak Abi Rafdi mempresentasikan hasil sementara analisis adaptasi dan mitigasi iklim di depan 22 anggota Kelompok Kerja (Pokja) Kota pada tanggal 15 Desemberth 2023. Analisis dampak potensial, yang didasarkan pada 23 indikator utama, mengungkapkan kenyataan yang mengejutkan: Kelurahan Kesepuhan di Kecamatan Lemahwungkuk menghadapi ancaman perubahan iklim tertinggi.
Bapak Luthfi dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Cirebon menambahkan "Kita harus memperhatikan pertumbuhan perumahan dan fenomena perubahan tata guna lahan di wilayah pesisir, karena hal ini akan menjadi gambaran mengapa masyarakat di wilayah Kesepuhan menjadi lebih sensitif dan rentan terhadap dampak perubahan iklim".
Ibu Dea, seorang staf Bappeda, menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk mengintegrasikan hasil dan temuan CAP dengan rancangan awal Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang sedang berlangsung.
Terakhir, untuk memastikan aksi iklim yang berkelanjutan di kota ini, Pokja menyadari perlunya sistem transfer data yang kuat di antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang relevan seperti Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Komunikasi dan Informasi, di bawah portal Cirebon Satu Data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan pemantauan dan evaluasi inisiatif iklim di masa depan, meningkatkan efisiensi dan keberhasilan.