Wilayah pesisir yang berada di dataran rendah rentan terhadap bencana seperti kenaikan muka air laut, angin topan hingga banjir rob. Kawasan pesisir, seperti yang ada di Indonesia, terletak di bawah permukaan air laut. Kerentanan wilayah pesisir kian diperparah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi juga faktor-faktor seperti penurunan permukaan tanah, infiltrasi air laut dan kelangkaan air. Dibutuhkan aksi yang segera untuk mengatasi dampak perubahan iklim di kawasan pesisir.
Untuk membantu kota-kota pesisir meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, CRIC menggelar lokakarya, 19 Maret 2021 lalu. Kegiatan yang dikelola oleh Pilot4Dev dengan dukungan UCLG ASPAC ini memaparkan solusi dari para pakar di Eropa, Indonesia dan India untuk membantu pemerintah daerah yang berlokasi di kawasan pesisir untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Kegiatan yang dihadiri 80 peserta ini berhasil menarik animo kota-kota yang berpartisipasi.
Konteks Indonesia
Perubahan iklim juga membawa dampak negatif pada ekosistem perairan dan rusaknya habitat. Kenaikan muka air laut mengubah struktur garis pantai, berkontribusi pada abrasi pantai yang memicu terjadinya banjir dan intrusi air laut.
Pembangunan infrastruktur, sistem peringatan dini, solusi berbasis alam dan kesiapsiagaan dapat menjadi bagian dari solusi perlindungan kawasan pesisir yang terintegrasi. Kesemuanya ini menjadi fondasi dalam upaya melindungi masyarakat dan lingkungan. Perlindungan kawasan pesisir yang terintegrasi adalah perangkat (tool) yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah di pesisir dalam jangka waku pendek dan jangka waktu lama.
Pertukaran pengetahuan
Dalam lokakarya ini, Marc Igigabel, peneliti dari Cerema Perancis (Pusat Kajian dan Keahlian tentang Risiko, Lingkungan, Mobilitas dan Perencanaan Kota) memaparkan tentang dasar-dasar perlindungan pesisir, perubahan iklim dan bagaimana tantangan dan bahaya yang ada dapat diatasi.
Kepala Sub-Direktorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan KLHK Bapak Arif Wibowo yang hadir sebagai panelis menggarisbawahi pentingnya panduan nasional dan penerapan panduan teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan perangkat. Bapak Arif Wibowo juga berbagi tentang konteks Indonesia dalam aksi adaptasi perubahan iklim dengan menekankan perlunya menerjemahkan komitmen tingkat tinggi menjadi kebijakan serta mekanisme insentif untuk meningkatkan aksi iklim skala komunitas dan mempromosikan literasi iklim. Di Indonesia, saat ini telah berlangsung beberapa proyek terkait hal ini, seperti melalui Proklim.
Bapak Arif Wibowo juga menekankan akan peran penting sistem peringatan dini dan mitigasi perubahan iklim untuk melindungi kawasan pesisir. Panelis lain, Profesor Youssef Diab dari Universitas Gustave Eiffel memaparkan beberapa kasus perlindungan pesisir dalam konteks internasional, seperti di New Orleans, dan mengindikasikan bahwa pendekatan serupa perlu disesuaikan dalam konteks Indonesia.
Keterlibatan daerah
Peserta kegiatan, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mataram M Fikri dan Bapak Alfan Alfian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari mengajukan pertanyaan tentang praktik baik dalam menerapkan adaptasi perubahan iklim di kawasan pesisir untuk negara tropis. Peserta juga berbagi tentang tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat kepulauan.
Lokakarya ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah di Indonesia, termasuk kota-kota percontohan CRIC. Kendati tidak semua daerah di Indonesia menghadapi ancaman bencana pesisir, namun kegiatan lokakarya dapat menjadi kesempatan untuk memberikan informasi tentang isu-isu yang dihadapi di kawasan pesisir. Solusi yang disampaikan oleh para pakar juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal.
Kegiatan lokakarya dapat disimak ulang di: https://youtu.be/nhJ-hS89VbI
