Kelompok Kerja di enam dari sepuluh kota percontohan CRIC mengadakan pertemuan Pokja di masing-masing kota, yang berlangsung November – Desember 2020 untuk membahas rencana dan prioritas kerja 2021. Pertemuan ini juga adalah tindak lanjut dari penerbitan Surat Komitmen Walikota dan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja.
Pertemuan Pokja Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Ternate dan Pangkalpinang berlangsung via aplikasi Zoom, sedangkan pertemuan Pokja Kota Cirebon berlangsung di Kantor BP4D Kota Cirebon dan juga dihadiri Koordinator Proyek CRIC Putra Dwitama dan staf program CRIC Anwar Hadipriyanto. Melalui pertemuan ini, CRIC menegaskan kembali dukungan yang akan diberikan kepada pemerintah kota hingga 2024. Kesempatan ini juga digunakan untuk membahas arah dan prioritas kerja Pokja, sektor strategis yang akan diintervensi dan mekanisme pendanaan Pokja.
Rencana kerja Pokja 2021 perlu disepakati bersama oleh Pokja dan CRIC dan menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan di tingkat kota. Salah satu kegiatan utama di kota adalah pelatihan penyusunan Rencana Aksi Iklim melalui 12 tema pelatihan. Topik pelatihan meliputi konsep umum perubahan iklim di tingkat global, regional dan lokal; ilmu, prediksi dan proyeksi iklim; serta bahaya iklim, kajian risiko dan kerentanan serta identifikasi aksi adaptasi perubahan iklim. Dari hasil diskusi, Pokja menerima rencana kerja yang disusun namun memerlukan waktu tambahan untuk menyepakatinya.
Pertemuan Pokja juga membahas mekanisme pendanaan kegiatan Pokja. Pokja Kota Banjarmasin dan Samarinda berkomitmen untuk mengalokasikan dana pendamping untuk membiayai pertemuan di tingkat kota dan biaya kesekretariatan untuk tahun 2021, namun tidak menyebutkan jumlah anggaran yang dialokasikan. Komitmen untuk menyiapkan dana pendamping dari APBD juga disampaikan oleh Bappeda Gorontalo dalam rapat.
Dalam pertemuan, dibahas juga sektor strategis dan perangkat yang akan diadopsi. Di Cirebon, Pokja menyadari pentingnya mengatasi masalah persampahan perkotaan dan menyepakati untuk mengadopsi perangkat pengelolaan limbah. Sementara di Ternate, beberapa isu strategis dikemukakan. Yakub Abas dari Bapelitbangda mengatakan bahwa Ternate perlu meningkatkan sistem peringatan dini untuk menghadapi kenaikan muka air laut yang dipicu perubahan iklim. Namun, Pokja perlu menajamkan kembali aspek dari sistem peringatan dini yang ingin disasar untuk diintervensi.
Dari pertemuan-pertemuan ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota serius untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Komitmen pengalokasian dana pendamping dan keterbukaan untuk menerima dukungan CRIC dalam integrasi isu perubahan iklim ke dalam KLHS-RPJMD juga ditunjukkan oleh banyak Pokja. Hal ini menandai awal yang baik dari kemitraan yang akan berlangsung hingga empat tahun mendatang.
