Sejak Oktober hingga Desember 2020, CRIC mengadakan kegiatan seminar daring (webinar) yang dihadiri setidaknya 339 peserta dari 33 kota/kabupaten di Indonesia dari perwakilan pemerintah nasional dan daerah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lokal. Webinar ini selain menjadi sarana pertukaran pengetahuan juga menjadi perekat koordinasi antarlembaga untuk memperkuat tata kelola perubahan iklim.
Penyelenggaraan webinar ini adalah salah satu langkah CRIC untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah terkait upaya mengintegrasikan ketahanan iklim dan inklusivitas ke dalam perencanaan pembangunan dengan memberikan panduan kebijakan maupun panduan praktis. Kegiatan ini juga senafas dengan agenda pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, yang telah menempatkan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Webinar pertama yang berlangsung 27 Oktober 2020 mendatangkan Dr. Mia Amalia dari Kementerian PPN/Bappenas, Anak Agung Gede Putra dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLHK, Irawati dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan Dr. Irwanda Wisnu Wardhana dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Sesi pertama ini menitikberatkan pada pentingnya keselarasan pembangunan di daerah dengan prioritas nasional, bagaimana kota dapat berkontribusi untuk mendukung target pembangunan nasional dan skema pembiayaan perubahan iklim yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mendukung aksi penanganan perubahan iklim.
Perencanaan hingga evaluasi
Webinar pertama menggarisbawahi peluang bagi kota untuk memainkan peran aktif dan strategis untuk mengatasi perubahan iklim. Mengutip pernyataan Direktur Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Dr. Ruandha Agung Sugardiman, kota perlu mengawal isu ketahanan iklim ini dari “tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi.”
Indonesia telah memiliki instrumen kebijakan sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan tahapan ini. Dari sisi perencanaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD adalah acuan bagi pemda untuk mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dari sisi fiskal, Indonesia telah melakukan penandaan anggaran (budget tagging) untuk memantau pengeluaran anggaran negara yang ditujukan untuk program penanganan perubahan iklim.
Adanya penandaan anggaran akan turut membantu pemerintah daerah untuk memutuskan program prioritas yang layak dibiayai. Kementerian Keuangan juga menyediakan skema-skema pembiayaan yang dapat diakses pemerintah daerah seperti Dana Insentif Daerah dan penerbitan green bond (obligasi untuk program berwawasan lingkungan).
Inklusivitas dan sinkronisasi
Panduan teknis untuk mengintegrasikan ketahanan iklim dan inklusivitas kemudian lebih dielaborasi dalam webinar kedua yang berlangsung 10 Desember 2020. Sesi ini menghadirkan Hadi Sucahyono Ph.D selaku Ketua Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Ety Setyorini dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Dr. Wicaksono Sarosa dari Ruang Waktu Knowledge Hub dan Dr. Andy Simarmata selaku Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. Dimoderatori oleh Dr. Wahyu Mulyana, sesi ini banyak menekankan pentingnya inklusivitas dan sinkronisasi kebijakan.
Mengacu pada Panduan Perencanaan Kota dan Wilayah UN Habitat, Ketua BPIW Kementerian PUPR menegaskan bahwa perencanaan dan pembangunan kota harus dilakukan secara inklusif, dengan melibatkan juga pelaku pembangunan di luar pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha. Pendekatan inklusif juga telah dilakukan oleh Kementerian PUPR yang telah memiliki Rencana Aksi Nasional Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI) dan senantiasa melibatkan kementerian lain dalam perencanaan pembangunan. Saat ini Kementerian PUPR juga telah melakukan penandaan anggaran untuk program-program terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan.
Adapun Dr. Wicaksono Sarosa memberikan paparan lebih praktis tentang gambaran kota yang inklusif. Kota inklusif menyediakan fasilitas publik yang memadai bagi semua warga, baik perempuan, orang tua dan penyandang disabilitas. Inklusivitas juga tercermin dari penyediaan akses dan peluang yang terbuka bagi kelompok marjinal terhadap informasi, pekerjaan, proses pengambilan keputusan dan ruang publik.
Sementara itu, Dr. Andy Simarmata mengatakan bahwa pemerintah daerah yang baru saja menyelenggarakan Pilkada berkesempatan membuat perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan terintegasi, guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Namun, guna membantu pemerintah daerah, dibutuhkan sinkronisasi perencanaan yang melibatkan lintas kementerian secara nasional.
Di tahun 2030, Indonesia akan mulai melaporkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, komitmen NDC (Nationally Determined Contribution) dan Agenda Baru Perkotaan, yang akan membutuhkan kontribusi kota. Selain itu, kota juga harus memasukkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim dan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca dalam perencanaannya. Secara nasional, Indonesia telah menerapkan kebijakan Satu Peta sejak 2016 dan Satu Data sejak 2019. Dr. Andy Simarmata menambahkan bahwa pasca-pengesahan UU Cipta Kerja, diharapkan ada Satu Rencana Konsolidasi yang dapat mensinkronkan berbagai rencana baik dari sisi penataan ruang, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan perumahan, perdagangan dan industri hingga pariwisata agar “daerah tidak terbebani membuat rencana-rencana.”
Penyelenggaraan kedua webinar ini bermaksud membantu pemerintah kota menyiapkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan menemukan solusi untuk mengatasi tantangan dalam perencanaan. Pemerintah Kota diharapkan dapat menerapkan pembelajaran dari webinar ke dalam proses perencanaan mereka. Hasil perencanaan ini diharapkan dapat dipaparkan oleh kota dalam webinar ke-3 yang akan dilaksanakan di bulan Februari 2021.
