Empat Walikota terpilih di Pilkada 2020 menandatangani Komitmen Walikota, Senin (31/5), untuk mewujudkan kebijakan dan program pembangunan di daerah yang berketahanan iklim dan rendah karbon. Komitmen ini menandai peran strategis kota untuk mendukung komitmen global Indonesia dalam pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDCs) guna mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030.
Keempat Walikota dari Bandar Lampung, Samarinda, Mataram dan Ternate ini menandatangani Komitmen Walikota dalam acara Dialog Kebijakan Ketahanan Iklim yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) melalui Proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC). Proyek CRIC didanai oleh Uni Eropa dan didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dalam implementasinya, terpilih 10 kota percontohan CRIC yang telah berkomitmen dalam menyusun dan menerapkan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Saat ini pemerintah daerah tengah memfinalisasikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Melalui kegiatan ini, kami mengadvokasi pengintegrasian isu ketahanan iklim dalam dokumen perencanaan dan pembangunan di daerah. Para Walikota dari kota percontohan menandatangani Komitmen Walikota untuk memastikan arah pembangunan lima tahun ke depan yang berkelanjutan, rendah emisi karbon dan inklusif,” ujar Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Ir. Bernadia Irawati Tjandradewi MSc., MPP.
Proyek CRIC mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Iklim, melalui serangkaian pelatihan mitigasi dan adaptasi. Sepuluh (10) kota percontohan akan menyusun proposal aksi iklim yang terukur dan dapat membantu kota menurunkan emisi karbon serta meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim.
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dra. Sri Tantri Arundhati, MSc. mengatakan bahwa kota berketahanan iklim adalah program kunci NDC adaptasi dalam mewujudkan ketahanan ekosistem dan lanskap yang kemudian dielaborasi dalam updated NDC.
Isu perubahan iklim menjadi salah satu proritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pemerintah Indonesia juga telah menargetkan pembentukan 20.000 lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) tahun 2024. Sepuluh kota CRIC juga akan berkontribusi pada pencapaian agenda Proklim nasional.
CRIC merupakan proyek penanganan perubahan iklim yang didanai oleh Uni Eropa di Indonesia. Melalui Proyek ini, Uni Eropa menegaskan komitmen mereka untuk mengatasi perubahan iklim, baik melalui kebijakan dalam negeri maupun program kerja sama internasional. “Uni Eropa melalui Kesepakatan Hijau telah menyepakati peta jalan yang akan membawa Eropa sebagai benua netral iklim sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan internasional. Melalui Proyek CRIC, Uni Eropa mendorong lahirnya inovasi dan pengetahuan untuk membantu kota-kota mengatasi perubahan iklim melalui kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta dan masyarakat sipil,” ujar Henriette Faergemann, Konsuler untuk Lingkungan, Perubahan Iklim dan TIK Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.
Kegiatan Dialog Kebijakan Ketahanan Iklim dan Penandatanganan Komitmen Walikota untuk Perubahan Iklim berlangsung pada hari Senin, 31 Mei 2021 mulai pukul 10:00 WIB. Kegiatan akan berlangsung hybrid, di tempat dan secara daring.
